Jakarta,- Melayutoday.com,- Menyikapi kebijakan Bapak Presiden Probowo daam hal menertibkan perusahaan- perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan dan yang belum mempunyai HGU juga cukup banyak khusus nya di Sumatra dan Kalimantan. Kita sangat mendukung langkah pemerintah itu untuk menertibkan perkebunan2 tersebut.
Demikian di sampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indoesia (DPP LEMTARI) Suhaili Husein Datuk Bandaro Mudo kepada melayutoday di Jakarta, Minggu (20/7/2025).
Menurut Datuk Muda, Kita Lemtari di seluruh Indonesia sangat mendukung langkah positif yang diambil oleh Bapak Prabowo itu, sebagai mana yang kita ketahui selama ini bahwa cukup banyak perusahaan yang nakal menggarap kawasan hutan, bahkan banyak di antara perusahaan itu yang tidak memiliki HGU, meraka cuma mengurus Izin usaha perkebunan ( IUP ) dari pemerintah setempat, parahnya lagi diantsranya ada yang tidak punya izin apapun namun mereka telah mengelola operasi perkebunan selama puluhan tahun.
“Untuk itu kita berharap kepada Tim Satgas PKH agar menertibkan perusahaan2 yang tidak punya izin yang selama ini kerap konflik/ sengketa dengan masyarakat harus di segel dan di ambil alih oleh negara,” kata Datuk Suhaili.
“Apalagi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menunaikan undang-undang nomor : 39 tahun 2014 tentang 20 persen untuk masyarakat Adat tempat itu harus di tegaskan oleh pemerintah untuk dapat di tunaikan nya,” tegas Datuk Suhaili
Begitu Kita bermohon dan berharap kepada pemerintah melalui PT AGRINAS PALMA NUSANTARA bahwa bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah disegel dan di ambil oleh Negara itu kiranya dapat mempertimbangkan memberikan kembali 20% itu kepada masyarakat Adat setempat di mana perusahaan itu berada.
Dia menambahkan, apabila hal ini dapat dilaksanakan saya yakin akan bisa mengungi angka kemiskinan bagi masyarakat Adat setempat sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mengurangi angka kemiskinan di indonesia.
“Apabila 20% dari luas total lahan perkebunan kelapa sawit itu dapat di serahkan kepada masyarakat Adat setempat sudah pasti masyarakat Adat setempat akan bisa sejahtera sesuai keinginan Bapak Probowo menuntaskan kemiskinan,” buahnya.
” Sekali lagi Kita bermohon kepada pemerintah melalui Satgas PKH dan PT AGRINAS PALMA NUSANTARA dapat kiranya nerealisasikan 20 persen tersebut demi untuk kemaslahatan masyarakat Adat setempat,” pungkasnya. ( Harun).
