Sekjen PKN, Sri Mulyono : Prihatin Kondisi Politik Pragmatis
Jakarta, Melayutoday.com,- Banyak persoalan terkait pelaksanaan pesta demokrasi 2024 yang harus dikritisi dan dievaluasi secara menyeluruh. Kalau tidak, sangat berbahaya bagi keberadaan demokrasi kita.
Hal ini diungkapkan Sejtetaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nusantara ( PKN ), Sri Mulyono pada sejumlah media usai Acara Buka Bersama di Kantor Sekretariat DPP PKN, Jl. Kimangun Sarkoro Menteng Jakarta Pusat, Sabtu ( 16/3/2024).
Menurutnya, sistem proporsional terbuka dalam pemilu 2024 awalnya bertujuan baik. Ternyata yang terjadi adalah adu kuat logistik dan ini sudah di luar kewajaran, bahkan sudah terlalu besar.
” Kalau ini diteruskan sangat berbahaya bagi politik dan demokrasi kita kedepan. Sehingga bukan adu gagasan dan memilih caleg yang berkualitas atau bukan karena gagasan yang cerdas untuk membuat solusi solusi dalam berbangsa dan bernegara. Tapi mereka dipilih karena sebatas pragmatis dan kekuatan logistik . Akhirnya hanya orang-orang yang punya logistik besar nanti yang bisa duduk di legislatif maupun eksekutif dan itu akan berdampak signifikan bagi demokrasi kika, ini berbahaya dan harus dievaluasi,” jelas Sri Mulyono.
Menurut dia, sistem politik seperti ini jauh dari sehat bahkan sangat membahayakan, karena logikanya kalau kita mengeluarkan modal politik 10, kalau jadi harus kembali 20/30 100 dst.
“Logistik yang jor-joran seperti ini berpotensi terjadinya korupsi, juga sangat sulit menghasilkan kualitas legislatif yang baik,” tambah orang nomor dua PKN ini.
Bahwa diketahui Anas Urbaningrum dulu termasuk konseptor sistem proporsional terbuka. Awalnya dia tidak melihat bahwa peningkatan dari hari ke hari akan seperti ini, tambah Sri Mulyono, diperlukan ada kajiaa yang mendalam terhadap sistem pemilu agar demokrasi yang kita jalankan mendatang tetap sehat atau lebih baik.
“Secara sekilas memang sistem proporsional tertutup sepertinya lebih tepat. Pilihannya kembali ke Partai karena sebenarnya kembali ke partai-partai inilah yang akan membawa misi visi ideologi dan program partai yang berbasiskan Pancasila,” tambah Sri Mulyono.
Meski PKN partai yang baru berusia 2,5 tahun tapi punya komitmen Pemilu kedepan harus lebih baik. Maka seperti dikatakan Pak Ketum Anas Urbaningrum tadi bahwa kedepan (1) harus ada perbaikan sistem pemilu. (2). Pemilu Pilpres dan pemilu legislatif harus dipisah, tidak boleh bersamaan. (3). Tiket 5 tahun yang lalu harusnya tidak bisa dipakai untuk tiket pemilu berikutnya.
“Jika ini digunakan lagi apalagi antara pilpres dan pileg dalam waktu bareng, hanya partai yang punya calon presiden yang diuntungkan,” jelas Sri Mulyono.
Lalu yang ke- (4) sistem yang demikian itu biayanya sangat tinggi baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi partai- partai. (5). Parlement Threshoald ( PT ) harus diperkecil, karena untuk menghindari suara-suara rakyat yang hilang.
” Seperti contoh, pemilu tahun 2019 menutut satu sumber yang beredar bahwa ada 11,3 juta suara yang hilang, nggak jadi mereka memilih partai partai kecil tapi enggak lolos PT,” kata Sri Mulyono lagi.
suaranya hilang ada 11 juta lebih terus kemudian
(6) Ambang Batas Pilpres atau PT ( Presidential Threshoald) diturunkan.
” Hal ini untuk menghindari agar setiap partai yang mengusung calon Presiden tidaj dimainkan oleh oligarki,” pungkas Sri Mulyono.
