Politisasi Sembako dan Bantuan Tunai
Oleh Masud HMN *)
“Terima kasih Bapak Presiden telah memperhatikan kami,” Ucapan ikhlas ini dari hati yang berasal dari masyarakat penerima sumbangan yang ditulis pada spanduk itu. Masalahkah itu ucapan ? Rasanya kok tidak. Namun, Realitasnya ucapan itu bermasalah. Karena dikaitkan dengan pemilihan Presiden sebagai politisasi sumbangan Sembilan bahan pokok (sembako) dalam bantuan tunai. Yang berasal dari anggaran Negara yang tidak boleh dihubungkan dengan kampanye pemilihan umum (Pemilu).
Sebagai orang timur kalau menerima sumbangan memang biasa mengucapkan rasa terima kasih. Lazimnya demikian. Pertanda keikhlasan budi menghargai orang. Demikianlah karakter masyarakat yang bersopan santun. Namun Karakter itu kini berubah karena memberi itu ada berada, yaitu bermotif lain seperti kompanye. Akan diberi sumbangan kalau memilih calon dari kita. Berdasar ungkapan karena ada berada tak akan tempua bersarang rendah. Maksudnya tiada sumbangan kalau tidak ada imbalannya. Balasanya itu adalah suara dalam Pemilu nanti diperuntukan sang pemberi sumbangan. Hanya perlu diperjelas sumbangan itu asalnya dari mana? Uang atau dana pribadi atau duit Negara? Kalau dana asal Negara berasal dari rakyat tak perlu balas jasa sebab itu adalah uang rakyat juga.
Kembali pada konsep politisasi sumbangan atau bantuan lansung tunai atau semacamnya adalah akal akalan. Menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya dengan mengelabui rakyat. Hal itu Sebenarnya adalah manipulasi yang tidak benar. Disinilah kita harus paham tentang Konsep politisasi uang Negara. Jangan mau ditipu para penyumbang, itu bukan sumbangan ikhlas dan bukan uang dia, penyumbang hanya memanipulasi seolah olah sumbangan berasal dari dia. Padahal tipu muslihat.
Sampailah kita pada kesimpulan, politisasi sumbangan harus hati hati. Mari kita melaksankan Pemilu dengan proses kampanye yang benar dan jujur. Tak ada pejabat yang menyamakan sumbangan negara itu dengan memanipulasi Atau ancaman dan menggertak kalau menerima sumbangan harus memilih calon tertentu, akan menanggung resiko jabatan dipecat dan sebagainya. Karena kita ingin Pemilu yang bersih dan bermartabat. Semoga !
Masud HMN adalah Doktor dosen Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamaka (UHAMKA) Jakarta
