PAPPRI Kerjasama dengan Kemenparekraf Gelar Talkshow Tentang Musik
Jakarta, Melayutoday.com,- Hari Musik Nasional menjadi tonggak Kebangkitan nasionalisme musik Indonesia ditandai dengan tumbuhnya semangat membuat komposisi musik dan syair lagu yang sesuai dengan tradisi, bahasa dan karakteristik kebangsaan Indonesia.
Disisi lain musik kita berada di era digital yang menuntut ekosistem baru yang kreatif dan punya daya saing global.
Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) pada Selasa (5/3/2024) siang Mengadakan Talkshow Tentang Musik yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan disuport oleh Pertamina di Aula Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI.
Pada Sesi ke 1 mengambil tema “Direct Licensing” antara Manfaat dan Mudharat, dengan narasumber Candra Darusman, Dr Mohammad Amin, Prof Dr Agus Sardjono, Sahat M Sidabukke SH, Satriyo Yudi Wahono (Piyu) dan Dharma Oratmangun dengan moderator Johny Maukar.
Sedangkan Sesi 2 mengambil tema “Roadmap Musik Indonesia, peluang ekspor musik” dengan narasumber Jinan Laetittia, Dino Hamid, Kadri Mohamad dan Dwiki Dharmawan dan moderator Budi Ace. Talkshow ini disiarkan secara Live oleh Pro 1 RRi serta Live Streaming oleh RRI Net.
Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas, mengatakan bahwa PAPPRI sebagai organisasi para artis, penyanyi, pencipta lagu dan pemusik tanah air memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan ekosistem musik di tanah air.
“PAPPRI yang turut menginisiasi dan mendorong penetapan Hari Musik Nasional berkepentingan memanfaatkan momentum Hari Musik Nasional untuk lebih menggerakkan kesadaran dan apresiasi segenap elemen masyarakat mengenai pentingnya musik dalam keseharian, untuk masa depan serta menjaga kesatuan dan persatuan,” ujar Tony Wenas dalam sambutannya.
Kepada melayutoday.com, Direktur Industri Kreatif Musik, Film dan Animasi, Kemenparkraf, Dr Mohammad Amin Abdullah, MSi, MA mengungkapkan terkait musik tradisional daerah untuk go Internasional.
Menurutnya, Pertarungan di dunia global sebenarnya bagaimana otentisitas musik yaitu menampilkan musik yang otentik kepada dunia internasional, salah satunya world music kita, yaitu musik tradisional kita seperti Khas Manado, khas Minang dan khas Sunda dll.
“Tapi untuk memiliki daya saing tentu musik2 tersebut harus di-pop cultur-kan ( masuk jadi budaya pop) bukan semata2 tradisional. Musik pop disini bisa menjadi komoditi bukan sekadar bicara persoalan kebudayaan. Apalagi disini yang kita bicarakan adalah industri kreatif, maka itu harus dilihat sebagai kimoditi,” ujar Amin.
Worl Music ini, tambah Amin, menjadi perhatian kita dan kementerian telah memberikan insentif bagi program Karya Musik Untuk Anak Komunitas (Kamu- Aku) yang dilombakan setiap tahun.
“Bagi yang menang diusahakan bisa bermain di panggung luar negeri karena word music merupakan kekuatan kita,” pungkas Amin.
Sementara itu pembicara Dharma Oratmangun selaku Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ( LMKN) menjelaskan terkait LMKN. Ia mengungkapkan bahwa LMKN itu merupakan wadah berhimpunnya kurang lebih 15 LMK seluruh Indonesia baik terkait hak cipta maupun hak terkait.
“LMKN berpedoman pada Pasal 87 ayat 1 dst Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga untuk performing rigth hanya bisa mendapatkan hak ekonominya ketika memberikan hak kuasa kepada LMK,” jelasnya.
Dia menambahkan, Dan dianggap bukan pelanggaran ketika pengguna membayarkan royalti pada LMK, yakni digunakan dulu lagu- lagunya lalu membayar royalti melalui LMK.
“Para pengguna harus mendapatkan ijin dari pemilik hak cipta dan pemilik hak cipta mendapatkan hak ekonominya dibidang performing right melalui lembaga manajemen kolektif. Ini undang2nya tertulis begitu,” tegasnya.
“Sehingga, Jika ada yang tidak setuju dan ingin melakukan judisial review terhadap undang2 ini harus melalui mekanisme di MK atau mengusulkan pada pemerintah untuk menggunakan hak inisistif dan DPR untuk merubah undang2 tersebut ” pungkasnya. ( M.harun).
