Ketua Umum HMI ( MPO), Mahfud Khanafi: Mundurnya Demokrasi dan Penegakan Hukum

Mahfud Khanafi Dilantik Jadi Ketum PB HMI MPO Periode 2023 – 2025: Soroti Mundurnya Demokrasi dan Hukum Yang Tebang Pilih

Jakarta Melayutoday.com,’ Dengan tema,”HMI berdaya saing wujudkan integritas kader untuk Indonesia Unggul”, Mahfud Khanafi dilantik menjadi Ketua Umum PB HMI MPO periode 2023-2025, Minggu ( 2/4/2023) di Hotel Horison Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam agenda selain Mahfud Khanafi, hadir juga pada pelantikan tersebut HM Rizqinizamy Karsayuda Anggota DPR RI yang sekaligus Presidium MN KAHMI, dan Prof Hilman Latief, Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kemenag RI, para undangan serta jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa MPO.

Ketua Umum HMI MPO, Mahfud Khanafi menjelaskan, bahwa Pelantikan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2023 – 2025, sengaja mengangkat tema Daya saing serta kader unggul HMI yang diharapkan mereka nantinya memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga Sebagai kader yang akan menggantikan pengurus dari mulai pengurus besar ( PB) hingga ke tingkat komisariat. Begitu juga saat mereka berkiprah ditengah masyarakat sebagai kader ummat dan bangsa.

Menurut Mahfud, agenda besar yang akan dilakukan di tingkat nasional dalam waktu dekat adalah sekolah politik kerakyatan. Setelah itu, akan dilakukan di tingkat cabang. Karena itu Syarat menjadi kader HMI, selain kompeten dibidangnya juga sebagai aktifis intelektual, maka secara akademis harus sukses, minimal harus S2.

Kami berharap Kedepan kader HMI semakin kokoh dan melahirkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas.

Disisi lain Mahfud Khanafi menyoroti mundurnya demokrasi dan penegakan hukum yang masih tebang pilih.

Dari segi demokrasi, berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.

Menurut Mahfut Khanafi, skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat atau flawed democracy.

“Ini menyebabkan ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54,” jelas pria asal Ponorogo Jawa Timur tersebut.

Ia mengatakan, degradasi tersebut juga tercermin pada semua indikator demokrasi seperti pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil.

“Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut,” pungkasnya. ( harun).