Jakarta, Melayutoday.com,- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (DPP Lemtari), Suhaili Husain Datuk Mudo,S.H mengungkapkan bahwa Musdatnas akan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Sabtu- Minggu ( 18-19 Maret 2023) di Gedung Nusantara V MPR RI.
” Musdatnas ini selain musuyawarah memilih pemimpin yang baru juga akan merekomendasikan tiga hal yaitu : Di ujung akhir masa jabatannya, kami usulkan kepada Pemerintah wajib diadakan hari adat nasional, dibentuknya kementerian adat dan diadakan anggaran khusus APBN dan APBD buat organisasi adat seluruh Indonesia,” ujar Suhaili, senin ( 20/2/2023) di kawasan Slipi, Jakarta Barat.
Menurut pria asal Kampar Riau ini, kenapa Musdatnas merekomendasikan tiga hal, karena aturan adat ( hukum adat) menjadi filter dalam membentengi aliran budaya asing yang bertentangan dengan adat kita sebagai bangsa beradat.
” Supaya tampak bahwa kita punya jati diri sebagai bangsa yang beradat. Kini Lemtari sudah ada di 30 propinsi dan 183 kabupaten kota. Ditargetkan peserta Musdatnas nanti 300 orang,” kata Suhaili.
Dalam rangkaian MUSDATNAS Suhaili bersama jajaran DPP Lemtari telah bertemu langsung dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, beliau siap memfasilitasi peserta Musdatnas.
Usai bertemu DPP Lemtari, Kepada pihak media, Bamsoet mengatakan Musdatnas dapat dijadikan momentum bagi pelestarian adat istiadat sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat khususnya terhadap penyelesaian berbagai konflik agraria tanah adat yang masih dihadapi masyarakat adat.
“Pemerintah bersama DPR RI serta berbagai kalangan masyarakat adat saat ini sedang merancang RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, diharapkan bisa segera selesai.
Dengan demikian bisa menguatkan posisi masyarakat hukum adat. Sekaligus menjadi payung hukum untuk melestarikan adat istiadat serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Bamsoet usai menerima DPP Lemtari, di Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Pengurus DPP Lemtari yang hadir antara lain, Ketua Umum Suhaili Datuk Mudo, Wakil Ketua Prof. Yislim Alwahidi, Dewan Pakar Nurhamin, dan Wakil Sekjen Hidayat Subekti. Hadir pula DPW Lemtari Riau.
Diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku dengan 733 bahasa, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keragaman adat istiadat.
“ Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual harus diperbesar dengan menggunakan pakian adat daerah masing masing, hal ini menunjukkan bhinneka tunggal ika,”tambah Suhaili.
Dengan Musdatnas, diharapkan perdatda ( peraturan adat daerah) yang ada di masing masing daerah dapat membentengi anak anak kita dari derasnya budaya asing yang bertentangan dengan adat istiadat kita, misalnya LGBT, secara hukum adat dilarang, sehingga kaum LGBT tidak boleh tinggal di daerah tersebut.
” Kalau melihat tingkah laku anak anak kita sekarang cukup memprihatinkan. Kalau dulu anak anak kita diajari pendidikan moral pancasila ( PMP), sekaang sudah tiadak ada. Maka saat ini harus adat yang bisa mendidik mereka. Kami harapkan juga ada guru guru yang mengajarkan tentang adat istiadat di sekolah sekolah,” pungkas Suhaili Husain Datuk Mudo. ( harun).
