Jakarta, Melayutoday.com,- FORUM EKONOMI INDONESIA ( FEI) menggelar diskusi bertajuk : ” Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru Untuk Indonesia ” pada Rabu (31/1/2024) di Hotel
Wyndham Casablanca Jakarta.
Dr. Fadhil Hasan mengungkapkan bahwa diskusi ini dilakukan oleh para ekonom yang independen dan profesional sebagai pakar ekonom dosen untuk kepentingan kita semua. Baik pemerintahan dan DPR RI saat ini maupun para paslon capres cawapres yang sedang berkontestasi pada pilpres 2024.
“Gagasan ini untuk kebaikan kita semua,” jelasnya saat jumpa pers. Sedangkan rekomendasi dari hasil diskusi tersebut dibacakan oleh Pakar Ekonomi Islam Syafi’ i Antonio yang didampingi sejumlah ekonom yang hadir.
FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional paska COVID19. Namun demikian, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah saat ini dan terutama oleh para Pasangan Calon Kandidat. Catatan Forum Ekonom Indonesia sebagai berikut:
- Mengembalikan kebijakan dan progr pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan.
- Merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba.
- Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
- Mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan.
- Mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan
fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara. - Menghindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi. 8. Reformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat
karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai
sarat penghamburan sumber daya APBN. - Mengingatkan pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional.
Perlu ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif terhadap perekonomian nasional yang dapat menghilangkan seminimal mungkin budaya politik uang (money politics) dan
transaksional dengan menghindari para pelaku ekonomi dijadikan sumber pendanaan politik disatu
pihak, dipihak lain para pelaku ekonomi didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif. - Diskusi FEI “Menggagas Strategi Pembangunan Ekonomi Baru untuk Indonesia” dihadiri oleh: 1. Prof. Agus Widarjono. 2. Prof. Didin S. Damanhuri. 3. Prof. Hermanto S. 4. Prof. Indra Bastian. 5. Prof. Suyanto Phd. 6. Prof. Muhammad Syafii Antonio. 7. Dr. Abdul Malik. 8. Dr. Abdul Malik Gismar. 9. Dr. Irfan Syauqi Beik. 10. Dr. Amin Subekti. 11. Dr. Anggito Abimanyu. 12. Dr. Aries Muftie. 13. Dr. Awalil Rizky. 14. Dr. Fadhil Hasan. 15. Dr. Hendri Saparini. 16. Dr. Jilal Mardhani. 17. Dr. M. Rizal Taufikurahman. 18. Dr. Ninasapti Triaswati. 19. Dr. Suryani Motik. 20. Dr. Syaifulrahman. 21. Dr. Umar Juoro. 22. Dr. Yanuar Rizky. 23. Dr. M. Said Didu. 24. Achmad Nur Hidayat, MPP. 25. Eko Listiyanto, M.A. 26. Wijayanto Samirin, M.A. 27. Mufidah Said Bawa
- 28. Mufid Ashiddiq. 29. Bima P Santosa. ( harun ).
