Bogor Jawa Barat, Melayutoday.com,- Kebijakan perhutanan sosial itu harus menjadi kebijakan mainstrem untuk pemerintah, pesan ini khususnya akan kami sampaikan kepada semua Capres yang akan ikut kontestasi pada pemilu 2024.
Pesan untuk Capres 2024 ini diungkapkan Mangara Silalahi selaku Koordinator Nasional Seknas Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat ( FKKM). Menurutnya, Karena itu jangan sampai setelah rezim selesai kemudian perhutanan sosial itu ditinggalkan.
“Padahal kebijakan tentang perhutanan sosial itu bisa mengangkat ekonomi dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan itu,” tegasnya ditengah- tengah Diskusi Publik ” Refleksi Akhir Tahun & Outlook Perhutanan Sosial di Indonesia”, Selasa ( 19/12/2023) Di International Convention Center IPB, Bogor.
Terkait hal ini, kata Mangara Silalahi, progres target 12, 5 juta selama sepuluh tahun diturunkan jadi 7 juta lebih sementara saat ini yang dicapai baru 6,3/6,4 juta. Hutan adat memang terkecil yaitu satu persen karena pengusulan hutan adat itu lebih panjang karena harus ada SK bupati atau gubernur baru bisa diproses lebih lanjut.
“Oleh karena itu banyak areal2 yang sebenarnya dikelola secara adat tapi mereka memilih empat jenis perhutanan yang lain seperti: hutan desa, hutan kemasyrakatan (hkn), Htr dan kemitraan kehutanan. Seperti di kab. Sika yang mayoritas masyarakat adat, NTT, Sanggau dll. Jadi hutan adat dalam kontek ini adalah bagian dari perhutanan sosial,” jelas Mangara.
Dia menambahkan, bahwa Hutan desa dan hutan kemasyarakatan ( Hkn) jadi primadona dan htr mudah mereka mencari kayu sedangkan untuk ht desa dan hkn tidak sembarangan.
Menurutnya, Prospek perhutanan sosial diskripsi kedepan bahwa pada 2030 ditarget lebih dari 12, 6 juta hektar. Kalau dibandingkan dengan masyarakat desa miskin disekitar hutan itu ada lebih dari 25 ribu desa itu dalam kategori desa miskin.
“Kami mendorong agar masyarakat yang ada disitu ( disekitar hutan) harus punya akses dalam perhutanan sosial, mereka harus bisa mengelola menguasai lahan untuk kepentingan ekonomi dan masa depan. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi semakin miskin dan target pemerintah tidak tercapai,” jelasnya.
Sebagai forum, tambah Mangara Silalahi, kita ini ada multipihak, ada swasta untuk mendorong energi positif sehingga berkontribusi dan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan perpers untuk 12 kementerian dan lembaga yang menangani soal perhutanan sosial ( PS), kalau dulu cuma ditangani oleh KLHK.
” Kalau hal ini terus didorong maka secara ekonomi masyarakat disekitar hutan akan meningkat, begitu juga peningkatan pangan serta capaian terhadap program perubahan iklim terpenuhi. Ini kebijakan affirmative dari pemerintah yang dapat menjadi service of exellence untuk peningkatan selanjutnya,” pungkas Mangara Silalahi, Koordinator Seknas Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat ( FKKM)./harun.
