
Bincang Sosial Politik Bersama Hj. Syamsidar Siregar Bacaleg DPD RI Dapil DKI
Jakarta Melayutoday.com,- Perhatian terhadap Jakarta cukup tinggi. Dua periode menjadi anggota DPRD DKI, kini ia maju untuk menjadi Bacaleg DPD RI dapil DKI Jakarta. Dia adalah Hj. Syamsidar Siregar yang tak asing lagi di kalangan aktifis Aisyiyah DKI Jakarta.
Ibu Syamsidar memulai berbincang bersama melayutoday.com, pertama, soal Efek sosial ekonomi perpindahan ibu kota menjadi Ibukota Nusantara ( IKN). Menurutnya, ibu kota negara sudah tepat ada di Jakarta kenapa harus mau dipindahkan ke Kalimantan Timur? berganti menjadi Ibukota Nusantara ( IKN )?
Padahal proses perpindahan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Selama ini yang kita rasakan bahwa Jakarta telah memiliki infrastruktur luar biasa dan sudah memenuhi syarat sebagai pusatnya ibu kota.
“Yang kita harapkan justru struktur ibu kota yang sudah bagus untuk diteruskan seperti pendidikan dan kesehatan yang sudah bagus. Jangan ada lagi hal hal baru. Tetapi yang perlu didorong adalah program- prigram yang mengenai sasaran terutama bagi kalangan warga miskin dan dhu’afa. Sehingga dengan pindahnya ibukota nanti apakah penangan masalah- masalah kemiskinan bisa terselesaikan? padahal kemiskinan terus meningkat,” tanya Wakil Ketua PW Aisyiyah DKI.
Yang kedua, lanjut Syamsidar adalah bagaimana kedepan agar keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) itu bisa lebih berperan dalam menyuarakan masyarakat Jakarta. Sekarang DPD sudah ada yang dilakukan tapi warga belum begitu mengenal apa DPD itu dan bagaimana hubungannya dengan DPRD DKI, karena bagaimanapun DPD itu menyuarakan kepentingan Jakarta di tingkat Nasional.
“Misalnya terkait dengan Dana Alokasi Umum ( DAU), dana perimbangan pusat dan daerah, ini yang menjadi persoalan karena ini masih menjadi tumpuan di ibukota. Sekarang masih menjadi tumpuan karena Jakarta masih menjadi ibu kota, ini berat, sehingga perlu kesepakatan antara pusat dan daerah,” ungkap Syamsidar.
Yang ketiga, tambahnya, terkait pusat dan daerah harus ada satu kesatuan karena di Jakarta masih banyak kaum dhu”afa dan miskin serta penggusuran- penggusuran, masalah pendidikan seoerti: masalah penerima KJP ( Kartu Jakarta Pintar) untuk siswa di sekolah masih banyak yang belum menerima, ijazah ditahan karena SPP tidak dibayar, akibat masalah ekonomi yang semakin sulit.
“Oleh karena itu disinilah peran DPD sangat penting karena mereka akan menyuarakan aspirasi warga Jakarta ke pemerintah pusat, begitu juga kerjasama dengan DPRD DKI, meski sudah ada tapi belum banyak yang dihasilkan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta. Kedepan saya berharap DPD harus lebih berperan dalam menyuarakan warga Jakarta.,” pungkas Syamsidar. ( Harun).
