Beranda » Nasional » Deddy Fashmadi, SH, M. A. P: Sistem Proporsional Tertutup Lebih Cocok Dengan Demokrasi Pancasila

Selasa, 03 Januari 2023 - 09:31:10 WIB
Deddy Fashmadi, SH, M. A. P: Sistem Proporsional Tertutup Lebih Cocok Dengan Demokrasi Pancasila
Diposting oleh : Harun AR
Kategori: Nasional - Dibaca: 66 kali

Kader Partai Ummat Jakarta Timur Setuju Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

 Jakarta, Melayutoday.com,- Usai tasyakkuran atas lolosnya PU sebagai peserta pemilu 2024 dengan nomor 24 di asrama haji pondok gede Bekasi, Ahad (1/1/2023) reporter Melayutoday berbincang santai bersama kader PU Jakarta Timur, Deddy Fashmady SH, M.A.P terkait usulan diterapkannya sisitem proporsional tertutup pada pemilu 2024.

Bola telah ada di Mahkamah Konstitusi ( MK) untuk memberikan keputusan apakah sistem pemilu 2024 ini akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. 

Sementara masyarakat masih setuju dengan  sistem proporsional terbuka. Namun demikia Deddy Fashmadi berpendapat bahwa mereka yang tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup dikarnakan mereka adalah orang lama sebagai politisi yang ingin langgeng tidak mau diganti. Hanya bajunya saja yang ganti.

" Saya berharap PU ikuti aturan main saja kalau maunya KPU terbuka atau tertutup ya ikut saja," harapnya di Kedai Lawan Arah, Tebet.

"Kalau saya setuju tertutup karna ada penguatan kelembagaan partai politik secara fungsional dengan linier hirarki ke lembaga partai politik secara struktural hingga ke pengurus anak ranting di desa atau kelurahan," jelas kandidat doktor kebijakan publik ini.

Menurutnya, Parpol tidak sekedar jadi kendaraan umum mengantarkan aktor politik ke parlemen.Tapi sebagai wadah kebijakan tatanan kebijakan politik akan linier dengan kelembagaan Struktural dari DPP hingga DPRA.

Apakah proporsional terbuka adalah kemunduran demokrasi dan reformasi yang diperjuangkan selama ini? Atau konon Juga berpotensi akan terjadinya jual beli suara dalam partai itu? 

Deddy Fashmady  mengatakan,  Hilirisasinya pelayanan publik yang prima dari kebijakan publik yang di buat oleh parlemen, tidak  ada kemunduran dalam formulasi kebijakan

" Kan ini arah kebijakan yang dilakukan orang eksekutif, sedang Legislatif memperkuatnya dengan legislasi. Sudah saya duga akan ramai. Harusnya dibuat uji publik metode proporsional tertutup pada bingkai Pancasila," ungkapnya.

Kata Deddy, sistem proporsional tertutup adalah sesuai dengan konsep dalam bingkai Pancasila Yaitu sila ke-4 itu perwakilan dan kerakyatan

Dalam hal ini tambah Deddy, peran partai itu artinya mewakili para pemilih. Capaian musyawarah untuk mufakat Itu adalah prinsip Pancasila. 

" Kalau sistem proporsional terbuka itu kecenderungannya menggunakan demokrasi liberal. Jauh dari azas azas musyawarah dan perwakilan yang selaras dengan sila ke-4 Pancasila," ulang Deddy.

Sejatinya, proporsional tertutup itu mewakili demokrasi Pancasila bukan demokrasi liberal. Sejalan dengan suara suara yang ingin kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Hanya jika ini dikorelasikan dengan amandemen 1945 kembali, maka khawatir tidak ada batasan periode presiden.

Deddy berpendapat, Beda klaster kalau dibenturkan dengan eksekutif dalam hal ini Presiden, kepala daerah. Sedangkan Legislatif ini menyesuaikan dengan arus nilai nilai Pancasila.

"Kalau saya secara subyektif melihat metode proporsional terbuka itu terjadi liberalisasi pada demokrasi yang berakibat industrial suara pemilih, ada bisnis suara dari pemilih ke caleg. Hal ini irisannya kecendrungan liberal jauh dari bingkai dasar negara kita, Pancasila. Sedangkan metode proporsional tertutup, itu lebih tepat bagi negara kita yang menganut nilai nilai Pancasila, musyawarah perwakilan untuk mufakat. Saya justru mengusulkan pada caleg caleg yang ingin masuk ke parlemen perlu dilakukan uji publik melalui agenda setting politik, partai politik dengan agenda setting media dengan UKC ( Uji Kompetensi Caleg) untuk mendapat  akumulasi nilai , kompetensi, leadership masing masing caleg dari nilai passing grade ranking para caleg. Nah, caleg yang memiliki passing grade tinggi ini yang dipilih oleh dewan pimpinan pusat parpol untuk mewakili masyarakat dengan kualitas dan kompetensi yang transparan dan empiris serta konprehensif berdasarkan nilai passing grade. Ini festival mendapatkan caleg yang berkualitas.

Diakui oleh Deddy, Konsekuensi dari proposional tertutup ini , negara harus menyiapkan anggaran kampanye partai politik dan menyiapkan Agenda kampanye parpol sebagai bentuk riil tindakan strategik poin poin visi misi dan agenda kerja partai politik 5 tahun kedepan," pungkas bang Deddy begitu panggilan akrabya. (Harun).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)