Beranda » Megapolitan » Bawaslu Propinsi DKI Jakarta: Verifikasi Administrasi Parpol Terkendala Penggunaan SIPOL

Rabu, 31 Agustus 2022 - 23:36:38 WIB
Bawaslu Propinsi DKI Jakarta: Verifikasi Administrasi Parpol Terkendala Penggunaan SIPOL
Diposting oleh : Harun AR
Kategori: Megapolitan - Dibaca: 156 kali

Bawaslu DKI Jakarta: Verifikasi Administrasi Parpol Terkendala SIPOL

Jakarta, Melayutoday com,-  Pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik ( Parpol) Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menemukan banyak kendala Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap tahapan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Kendala tersebut adalah dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Hal ini diungkapkan kepada pihak media saat jumpa pers Bawaslu DKI di kantornya, kawasan MT Haryono Jakarta-, Selasa (30/8/2022) siang.

Menurut pihak Bawaslu, Selain kendala dalam penggunaan SIPOL Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi administrasi berkas calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang sudah di upload di SIPOL. 

"Dalam pengawasan verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerapkan strategi pengawasan berupa pencegahan dan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta," jelasnya.

Meski dengan keterbatasan, menurutnya, akses terhadap SIPOL Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagal berikut: 

1. Membuat Spanduk dan Video Sosialisasi

 Pemasalahan yang banyak terjadi dalam proses verilikasi administrasi partal politk calon peserta Pemilu Tahun 2024 adalah dugaan pencatutan nama dan/atau nomor induk kependudukan (NIK) masyarakat hingga penyelenggara pemilu yang diduga dicatut sebagal anggota maupun pengurus partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024.

Melihat hal tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berkepentingan untuk memberikan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat hingga penyelenggara pemilu dengan membuat dan menyebarluaskan spanduk dan video sosialisasi untuk laman dan NIK pada berperan aktil mengecek nama https:/infopemilu.kpu.go.id/Pemilul/Cari nik,  untuk mengetahui status dalam SIPOL dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DK Jakarta jika terdapat nama yang tercantum dalam SIPOL karena dicatut oleh salah satu partal politik tertentu.

"Guna membuka ruang bagi masyarakat umum yang ingin melaporkan nama atas NIK- nya tercantum di dalam sipol karena dicatut sebagal anggota salah satu partai poitik, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka posko pengaduan masyarakat, "jelasnya.

Selain itu Bawaslu Provinsi Jakarta juga meminta jajaran Bawaslu Kabupalen /Kota se Provinsi DKI Jakarta untuk juga membuka posko pengaduan masyarakat mengenai penggunaan data diri sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.

Posko tersebut nantinya akan menerima pengaduan dari setiap lapisan masyarakat yang merasa nama dan NIK nya dicatut oleh salah satu partal politik calon peserta pemilu Tahun 2024 dengan mengisi form surat pernyataan bukan sebagal anggota partai politik yang sudah disediakan pada posko pengaduan Bawashu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupsten/ kota se- DKI Jakarta.

3. Pengawasan Melekat

Selain itu untuk memaksimal kan pencegahan melalui pembuatan spanduk dan video sosialisasi serta pembukaan posko pengaduan masyarakat. Bawaslu Provins DKI Jakarta bersama Bawasiu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta membentuk tim fasilitasi verifikasi partal politik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta baik dengan pencermatan terhadap aplikasi SIPOL maupun pengawasan terhadap proses veriflkasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi DKI Jakarta, banyak ditemukan kendala seperti akses terhadap aplikasi SIPOL yang masih terbatas, seringkall error dan terkunci serta banyaknya kegandaan anggota partai politik baik internal maupun eksternal.

Sesuatu yang harus menjadi catatan dan perlu diperhatikan serta ditindaklanjuti oleh KPU agar proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 1ahun 2024 dapat berjalan sesual peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan potensi pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu dikemudian hari. (Sumber: Rilis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta/ harun).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)