Beranda » Pendidikan » Pentingnya Literasi dan Edukasi Wakaf di Provinsi DKI Jakarta

Jumat, 24 Juni 2022 - 11:48:48 WIB
Pentingnya Literasi dan Edukasi Wakaf di Provinsi DKI Jakarta
Diposting oleh : Harun AR
Kategori: Pendidikan - Dibaca: 242 kali

[24/6 07.58] محمد هارون: Pentingnya Literasi dan Edukasi Wakaf di  Propinsi DKI

Jakarta-, Melayutoday.com,-Masalah wakaf tidak sesederhana seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Wakaf bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Bagaimana seluk beluk masalah wakaf sebenarnya? 

Perbincangan tentang bagaimana cara berwakaf, melayutoday.com berbincang dengan salah seorang bagian riset dan pengkajian Badan Wakaf Indonesia ( BWI) propinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyudin, Rabu (22/6/2022) di JIC, Jakarta Utara.

Menurutnya, BWI hanyalah sebagai regulator untuk memastikan bahwa dalam melaksanakan wakaf para muwaqif itu memenuhi tiga aman. Yaitu: Aman regulasi, aman syar'i dan aman NKRI. Regulasi artinya proses wakaf itu harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, peraturan dan undang undang yang berlaku. Bagaimana surat menyuratnya, tata kelolanya dll.

Aman Syar'i, artinya proses wakaf itu harus sesuai dengan tuntunan agama ( Islam).

Aman NKRI artinya tidak melanggar tata hukum yang berlaku di NKRI.

Karena kita ketahui, kata Wahyudin, di lapangan kerap terjadi perselisihan dan konflik terkait masalah warisan dimana mewaqif konflik horisontal dengan Nazir atau Nazir dengan Nazir hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan surat menyurat yang dilakukan secara professional sehingga timbul setelah pemilik aset meninggal.

"Untuk mengatasi hal ini Badan wakaf Indonesia propinsi DKI mengajak semua pihak untuk terus melakukan literasi pengelolaan wakaf dengan edukasi dan pengkajian yang baik dan tertib," ungkapnya.

Dijelaskan oleh Wahyudin, Konflik antar ahli waris dan Nazir, juga Nazir dengan Nazir dan sebagainya. Padahal potensi wakaf itu sangat besar, wakaf bukan diam saja tapi punya manfaat lebih kedepan, bukan saja punya nilai ibadah, tapi bisa mensejahterakan masyarakat tentu sesuai dengan UU dan aturan yang ada.

Korelasi antara badan wakaf Indonesia dan badan pertanahan Nasional adalah jika harta tak bergerak pasif itu , namun dengan BPN itu urusannya perlu ada pencatatan juga urusan dengan sertifikat tanah. Regulasi disini juga kaitannya mengatur antar instansi terkait misalnya, dengan perpajakan dll. Sebab persyaratan me wakaf kan itu tidak boleh ada sengketa.

 Kita tanya dulu kepada mewaqif ( orang yang berwakaf) dalam mewakafkan tanah itu ada masalah tidak . Jangan sampai orang tuanya mewakafkan tapi anak anaknya tidak tahu. Jadi yang berwakaf dipastikan dulu ada sertifikat tanahnya atau tidak, kronologi surat surat tanahnya jelas, dan tidak dalam sedang bersengketa

Jika wakaf itu untuk madrasah atau masjid maka harus ada ikrar wakaf dari KUA dan surat pengantar dari KUA setempat lalu BWI memeriksa syarat syaratnya surat suratnya lengkap, kalau sudah clear dari masalah konflik atau sengketa maka BWI mengeluarkan surat keputusan ( SK kenaziran) atau sertifikat kenaziran, kemudian tahap terakhir BWI melakukan survey lokasi. Jika kebenaran objek lokasi sudah cocok atau sesuai dengan kelengkapan dokumen surat suratnya, baru tahap selanjutnya diserahkan ke badan pertanahan Nasional ( BPN) dan kerjasama BWI dalam proses ke BPN itu sangat hati- hati sejak dari ikrar di KUA. Maka kerjasama dengan BPN untuk mempermudah proses jika SK BWI sudah ada.

Darisinilah peran dan tugas BWI memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf.

 " Alhamdulillah dengan adanya kegiatan di JIC ini pemberian literasi dan edukasi wakaf akan lebih efektif dan mudah," jelas Wahyudin.

Dia mengatakan, Untuk melakukan Literasi ini banyak instansi yang terkait di antaranya BWI sebagai regulator perlu berkolaborasi dengan Kementerian Agama wilayah DKI, MUI untuk pedoman dibidang syar'i-nya sedang untuk mengetahui data jumlah masjid, musholla , madrasah dan yayasan ada di dewan masjid Indonesia ( DMI).

" Jadi dalam kontek berwakaf yang utama harus aman Syar'i kemudian Aman Regulasi dan aman NKRI," jelas Wahyudin.

'Untuk agar terlaksana wakaf secara tertib, maka diperlukan adanya kolaborasi  dengan berbagai instansi terkait, diantaranya BPN, MUI, DMI, termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta,dll,' pungkas Wahyudin. ( Harun).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)