Bloc Rokan Dan Harapan 

 

Oleh Masud HMN*)

 

Peresmian terbentuknya  Bloc Rokan  menjadi Pertamina  Hulu Rokan (PHR) dari Chevron Pasipik Indonesia sudah dilakukan  pada  9 Agustus 2021 lalu, Meski  acaranya sederhana tapi tetap memunculkan harapan  yang besar bagi daerah Provinsi Riau. Besarnya  Bloc Rokan dan harapan karena masyarakat  dibumi wilayah itu terdapat kemiskinan dan keterbelakangan.  

Tentu saja sebagai persuhaan yang  memproduksi minyak 980 ribu barel sehari hal penting.Artinya  posisi PHR  merupakan perusahaan  minyak  terbesar  di Indonesia. Ya, tentu  disamping  bloc   Cepu dan Kalimantan Timur. dan lainya.

 

Dengan share  10  percent  saham yang ditawarkan  PHR  kepada pemerintah provinsi Riau yang  nantinya dengan   penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , perusahaan yang berlokasi  meliputi 4 daerah Kabupaten yakni Kampar, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Meranti  yang  berawal operasinya oleh perusaahaan Amerika Caltex  tahun 1941  atau selama  80 tahun  punya sejarah yang  penting. Baik disegi  arti pendapatan daerah, maupun disegi teknologi perminyakan Indonesia, juga potensi  minyak diperut bumi di perut bumi negeri  Melayu bertuah tersebut.

 

“Ini momen bersejarah karena  PHR dapat memberi  kontribusi 24 percent  kebutuhan  minyak nasional” kata Direktur Pertamina  Nieke Widyawati. 

 

Riau kini akan  punya tambahan dari  dua sumber pendapatan dari  peruahaan minyak bumi, Yaitu Riau  Petrolium yang dulu  Blok Siak Pusako di Siak, dan kedua  kesertaan 10 perccent  share  saham di  Pertmina Blok Rokan. Syukur, dengan potensi  ini akan  menopang pertumbuhan  ekonomi daerah.

 

Terhadap PHR tentu  terkait harapan besar yang menyangkut realisasi dilapangan. Baik kerjasama, dengan BUMD, maupun partisipasi masyarakat local. Sehingga  PHR  memberi  makna  bagi masyarakat  local, Seperti apa yang disampaikan  Gubernur Riau Syamsuar.  ada  5 poin harapan  terhadap PHR yaitu :

Pertama, memberi komitmen positif pada masyarakat local.

 

Kedua, hak 10 perent partissipating interer bagi BUMD.

 

Ketiga, PHR harus memberi peluang partisipasi perusahaan local dibidang jasa dan tenaga kerja.

 

Keempat, pemebrian dana  Cost  Sosial  responsibility (CSR) bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

 

Kelima,  PHR harus menyelesaikan masalah  lahan terkontaminasi, dengan kerjasama  pemerintah setempat.

 

Lima  butir  permintaan Gubernur Riau  Syamsuar  diatas, pada intinya  adalah perlunya komimen PHR  dalam kaitan masyarkat  daerah. Dimana kita  menangkap poin  permintaan  Gubernur berhubungan  dengan  keberadaan PHR sebagai  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang  keberadaannya  berfungsi kesejahteraan rakyat   sesuai fasal 33 UUD . Tanpa  komitmen pada  fungsi kesejahteraan rakyat maka  PHR hanyalah perusahaan bisnis  biasa  mencari untung saja.

 

Jangan dilupakan sejarah  bloc Rokan dalam konteks humanis  sejarah yang panjang  bahwa izin untuk  menambang minyak diwilayh ini  adalah atas  Izin Sultan Siak pada tahun 1928. Figur ini lah yang memberi decision  atau keputusan tesbut.Hal itu disampaikan Gubernur Riau Syamsuar ketika acara  peresmian  PHR  8 Agustus  lalu.

 

Akhirnya dengan momentum  peresmian PHR yang  berdekatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan  ke 76 Republik Indonesia  marilah kita bersyukur. Mengingat  ada  PHR mengelola  sumber daya alam kita berupa minyak bumi  dapat menyumbang  pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya  mensejahterakan  rakyat. Sekali lagi kesjahteraan  rakyat  hakikat dari keberadaan  Bloc Rokan. Jika dilupakan maka   hilang pula   makna sejarah dan kemanusiaan yang menyertainya .  Dirgahayu Republik Indonesia dan sejahteralah  rakyat Indonesia . Semoga.

 

Jakarta 16 Agustus  2021

 

*)Dr Masud HMN adalah Konsultan Bank Riau Kepri dan Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA)  Jakarta. Email  masud.riau@gmail.com