Beranda » Hukum » Kuasa Hukum MRP- MRPB: DPR RI Tidak Aspiratif Terkait UU Otsus

Jumat, 18 Juni 2021 - 15:30:53 WIB
Kuasa Hukum MRP- MRPB: DPR RI Tidak Aspiratif Terkait UU Otsus
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 77 kali

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

 Jakarta, Melayutoday.com,-  Merasa kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi undang-undang Otonomi khusus (UU Otsus) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001.

Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua MRP-MRPB mengajukan uji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terkait perubahan kedua UU Khusus 21/2001 tentang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

“Hal ini dilakukan karna perubahan UU otonomi khusus (Otsus) yang ada sekarang di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua,” ungkap kuasa hukum MRP-MRPB Dr. stefanus Roy Rening, S. H., M.H. kepada media (17/6/2021).

Menurut Rening, menyerap aspirasi masyarakat Papua itu perintah UU, pasal 77 UU Otsus 2001 mengatakan bahwa, usulan perubahan UU Otsus dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) atau dan DPRD kepada DPR-RI atau Pemerintah

“Jadi, maknanya adalah kekhususan ini memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan Undang-undang sesuai perintah perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PERADI Roy Rening selaku Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB mengatakan, bahwa dirinya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. Kalau memang itu hak rakyat Papua, ya berikan saja.

“Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua,” ucapnya.

Mengakhiri wawancara, Roy Rening ungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi mengundang MRP-MRPB ke Istana untuk menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan terkait revisi UU Nomot 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat

“Saya juga berharap, proses menangkap aspirasi rakyat itu diserahkan pada rakyat Papua melalui lembaga yang didirikan oleh UU khusus yaitu MRP-MRPB sebagai penyalur aspirasi kultural anak Papua yang didalamnya terwakili kelompok Agama, Kelompok Masyarakat Adat dan Kelompok Perempuan,” Pungkas Rening. ( Hery Irawan)

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)