Beranda » Hukum » Tim Advokasi Gus Nur Minta Presiden Jokowi Mengimbau Kapolri Menangguhkan Tahanan Gus Nur

Jumat, 27 November 2020 - 08:50:05 WIB
Tim Advokasi Gus Nur Minta Presiden Jokowi Mengimbau Kapolri Menangguhkan Tahanan Gus Nur
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 57 kali

Tim Advokasi Gus Nur Minta Presiden Jokowi agar Kapolri Menangguhkan tahanan bagi Gus Nur

Jakarta, Melayutoday.com,- Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap dengan status tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Ditsiber Bareskrim Mabes Polri terhitung sejak 24 Oktober 2020. Hingga hari ini, Gus Nur telah menjalani proses penahanan berada di ruang sel tahanan Mabes Polri selama 30 hari.

Berkenaan dengan hal itu Tim Advokasi Gus Nur memberi pernyataan pers yang berlangsung, kamis ( 26/11/2020 ) di kawasan Condet, Jakarta Selatan, siang. "Tim Advokasi Gus Nur minta kepada Presiden Jokowi agar mengimbau Kapolri memberi penangguhan tahanan Gus Nur dengan alasan menegakkan hukum, kemanusiaan dan kesehatan," ungkap Achmad Michdan SH yang didampingi Ahmad Khozinudin, SH dan Azis Yanuar, SH.

Menurut rilis yang diedarkan kepada media, ada delapan (8) point yang menjadi pernyataan Tim Advokasi Gus Nur yaitu ;

1. Bahwa proses hukum terhadap Gus Nur adalah praktek kezaliman dan ketidakadilan nyata, bukti kriminalisasi terhadap ulama adalah fakta. Proses hukum terhadap Gus Nur merupakan praktek arogansi kekuasaan dengan mengabaikan azas praduga tak bersalah ( presumption of innocent), azas persamaan di muka hukum ( equality before the law), azas tidak memihak ( imparsial ), azas kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

2. Penangkapan Gus Nur dengan status sebagai tersangka diduga kuat tanpa kecukupan dua alat bukti, tanpa prmeriksaan pendahuluan atas sejumlah saksi dan ahli sebagai pemeriksaan permulaan dari rangkaian pemeriksaan perkara pidana. Gus Nur dijemput paksa dan langsung ditahan.

Sebagaimana diketahui, Sdr. Refly Harun dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap kasus Gus Nur, baru diperiksa penyidik pada Selasa tgl. 3 Nopember 2020. Sementara Gus Nur telah berstatus tersangka sejak ditangkap tgl. 24 Oktober 2020.

3. Bahwa Gus Nur tidak diberlakukan sama dihadapan hukum seperti yang menimpa dua jenderal polisi yakni Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo yang melalui sejumlah pemeriksaan pendahuluan. Keduanya dalan situasi pandemi ini, tidak langsung ditahan sehubungan terlibat dalam kasus Red Notice Koruptor Djoko Tjandra, dan baru ditahan setelah berstatus tersangka.

Semestinya dengan alasan yang sama Gus Nur juga tidak langsung ditahan dan dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi bukan langsung dijemput paksa sebagai tersangka dan ditahan. Mengingat, Kapolri Jend Pol Idham Azis telah memerintahkan kepada penyidik untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran pandemi covid 19, dengan menetapkan kebijakan penahanan tersangka secara selektif.

Laporan Gus Nur di Polda Jawa Timur terkait adanya dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45A ayat (3) dan/ atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, hingga hari ini tidak diproses penyidik. Gus Nur melaporkan pemilik akun YouTube Macan Nusantara atau Gus Arya yang telah menghina dirinya. Laporan itu dilayangkan Gus Nur ke Polda Jatim sejak Kamis 5 September 2019 lalu.

Pada kasus lain, laporan terhadap Abu Janda, Ade Armando, Deni Siregar dll, tidak ditindaklanjuti oleh Polri dengan penangkapan, bahkan Deni Siregar hanya diundang untuk memberikan klarifikasi dan tidak hadir. Semestinya, atas asas persamaan dan kepastian hukum penyidik Polri juga menangkap dan menahan Abu Janda, Ade Armando, Deni Siregar dan yang lainnya.

"Perbedaan perlakuan ini benar benar telah mencederai marwah dan wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Tindakan ini justru mengkonfirmasi adanya arogansi kekuasaan dalam penegakan hukum pada kasus Gus Nur."

4. Bahwa tindakan kepolisian secara nyata dan kasat mata mempraktikkan kebijakan hukum yang memihak ( non imparsial ) karena menolak permohonan penangguhan Gus Nur, sementara pada kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang menimbulkan kerugian mencapai Rp. 1,12 Triliun. Polri memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangkanya atas adanya jaminan dari isteri tersangka.

"Padahal, permohonan penangguhan yang diajukan Gus Nur dijamin oleh para Ulama, keluarga tokoh Nasional dan anggota DPR RI. Namun kenyataannya, permohonan penangguhan Gus Nur diabaikan."

5. Bahwa proses hukum terhadap Gua Nur tidak menghormati asas kepastian hukum bagi Gus Nur. Sebagaimana dikabarkan media, Karo Penmas Devisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono pada tanggal 6 Nopember 2020 mengatakan berkas perkara Gus Nur sudah masuk pada tahap finalisasi, sehingga dalam waktu dekat berkas akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Namun faktanya, pada Jumat 13 Nopember 2020 penyidik Ditsiber Polri justru memperpanjang status penahanan hingga 40 hari berikutnya. Semestinya, jika berkas telah lengkap segera limpahkan kepada kejaksaan dan agar segera disidangkan. Bukan malah memperpanjang status penahanan yang zalim terhadap Gus Nur.

6. Bahwa hingga hari ini perkara Gua Nur belum disidangkan, belum ada keputusan hukum Gus Nur bersalah, sehingga Gus Nur wajib diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah dan harus diberlakukan secara adil di muka hukum, tidak ada pembedaan perlakuan terhadapnya, mengingat pasal 28 D ayat (1) UUD 45 tegas menyatakan: " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

7. Bahwa jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan, penyidik belum bisa melengkapi berkas, semestinya Gus Nur ditangguhkan penahanannya, atau jika tetap dalam status ditahan, penyidik dapat mengalihkan penahanan dari penahanan di rumah tahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, sebagaimana surat permohonan pengalihan penahanan yang telah kami ajukan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2020.

Tindakan pengalihan penahanan ini juga penting selain sebagai bentuk menghormati asas keadilan dan menegakkan asas kepastian hukum, juga agar Gus Nur terjamin kesehatannya, mengingat sebagaimana telah dikabarkan media sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif terpapar virus corona ( Covid 19 ). Status tahanan rumah atau tahanan kota akan lebih menjamin kesehatan.Gus Nur, ketimbang berada di sel tahanan Bareskrim Polri.

8. Bahwa adapun terkait materi hukum kasus Gus Nur, kami berkeyakinan Gua Nur tidak melakukan tindakan pencemaran dan/ atau menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45A ayat (3) dan/ atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Gus Nur dalam perkara tersebut, sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat sekaligus sedang menjalankan aktivitas dakwah amar ma' ruf nahi mungkar. Dimana menurut ketentuan pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), menyatakan: " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Dakwah amar ma' ruf nahi mungkar juga merupakan bagian dari ibadah dalan keyakinan akidah Islam. Hal ini sejalan dengan jaminan konstitusi pasal 29 ayat (2)  yang menegaskan: " Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Jakarta, 26 Nopember 2020
 
Tim Advokasi Gus Nur 

TTD

ACHMAD MICHDAN, S.H.

AHMAD KHOZINUDIN, S.H.

AZIS YANUAR, S.H.

NOVEL BAMUKMIN, S.H.

Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.H. M.H

BUDI HARJO, S.H.I

ANDRY ERMAWAN, S.H.

AGUNG SILO WIDODO BASUKI, S.H, M. H

DIMAS AULIA RAHMAN, S.H.

AMIRUL BAHRI, S.H.

ZAINAL FANDI, S.H.M.H

DADE PUJI HENDRO SUDOMO, S.H.

MUHAMMAD NUR RAKHMAD, S.H.

ZULHAIDIR, S.H.

SHODIKIN, S.H.

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)