Beranda » Budaya » Deklarasi FMPAI: Revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan demi Menjaga Peradaban dan Kesejahteraan

Senin, 24 Februari 2020 - 05:07:03 WIB
Deklarasi FMPAI: Revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan demi Menjaga Peradaban dan Kesejahteraan
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Budaya - Dibaca: 204 kali

Deklarasi Forum Musyawarah Pemangku Adat Indonesia: Konsen  pada Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kerajaan dan Kesultanan

Jakarta, Melayutoday.com,- Hadir lagi sebuah komunitas bernama Forum Musyawarah Pemangku Adat Indonesia ( FMPAI ) yang menggelar Deklarasi, Minggu ( 23/2/2020) di Jakarta malam ini.

Kepentingan masyarakat adat, Kerajaan dan Kesultanan suku suku warga masyarakat adat nusantara terhadap tanah ulayat menjadi konsen FMPAI.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Forum Musyawarah Pemangku Adat Indonesia ( FMPAI ), Datuk Djuanda kepada Melayutoday.com saat Deklarasi FMPAI yang dihadiri pemangku adat seluruh Indonesia.

Menurut Datuk Djuanda, deklarasi ini adalah menindaklanjuti pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja raja dan Sultan di Istana Bogor, 4 Januari 2018 lalu.

Datuk Djuanda menyebutkan ada empat ( 4 ) masalah yang akan ditindak lanjuti pasca pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi yaitu: (1) Pendataan aset aset Kerajaan yang dikuasai negara untuk dapat dikembalikan ganti rugi atau kompensasi (2) Sertifikasi Tanah Adat. (3) Optimalisasi lahan lahan Keraton. (4) Revitalisasi 4 bangunan Keraton PERTAHUN.

" Setelah dua tahun dari pertemuan dengan Pemerintah kami harapkan empat masalah tersebut dapat direalisasikan seperti yang dikataka. atau dijanjikan Pemerintah," tandasnya yang didampingi Sekretaris Umum Dr. Ruliah, SH, MH dan Bendahara Umum, Surisyono, S.

Datuk Djuanda menambahkan, menurut data tahun 1929 terdapat 279 aset Istana Keraton di Indonesia. " Namun ada kecenderungan revitalisasi  baru ada 4-5 Keraton, pertahun, tidak semuanya bisa direvitalisasi.

" Sementara aset komunal tanah ulayat yang ada di daerah Sumatera dan Kalimantan sebanyak 5-7 juta hektar, ini belum yang termasuk di daera lainnya yang kini masih dalam proses penelitian," jelas Datuk.

Oleh karena itu, tambah Datuk, eksistensi dari aset kerajaan dan kesultanan diharapkan menjadi pamong budaya dan benteng terakhir dalam menjaga budaya dari infiltrasi budaya asing serta kontribusinya kepada NKRI.

" Sesuai dengan UU no. 1 tahun 1957 tentang penghapusan organisasi Sultan, maka keberadaan kerajaan danbkesultanan ditransformasikan menjadi kekuasaan Kepala Masyarakat Adat. Karena kekuasaan politik dan agama diambil alih oleh negara," pungkas Datuk Djuanda yang merupakan trah Kesultanan Padang Deli, Tebing Tinggi Sumatera Utara. 

Menurut Datuk, Raja-Sultan berkorban merelakan pemakaian negara atas asetnya, demi membantu kehadiran Negara RI.

"Karena terlampau besarnya aset yang ada yang saat ini masih dikelola pengampu republik ini, bisa dikatakan bahwa pengorbanan itu melampaui relung-relung nalar manusia. Tapi hal itu, fakta sejarah,"

FMPAI, lanjut Datuk, merupakan wadah pengabdian dari pemegang amanah leluhur Raja-Sultan. FMPAI dibentuk demi mewujudan kesejahteraan dan menjaga peradaban atas aset komunal masyarakat adat.

Sehingga, tambah Datuk pada akhirnya untuk kesejahteraan serta membawa manfaat juga selain mereka warga adat yang berada di sekitar area lahan keraton maupun warga masyarakat sekitar memenuhi hak wilayatnya.

"Terkait Agraria bagi mereka  mengacu pada hukum agraria berada hukum adat mengacu kepada UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjadi titik tonggak bagi penegakan hak-hak ulayat secara komunal atas masyarakat adat. Hal ini dijamin oleh UU 1945," pungkas Datuk. ( m. Harun ).

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)