Beranda » Opini » Lelaki itu Bernama Harun Masiku, Rakyat Akan Mencatat Negatif KPK

Senin, 03 Februari 2020 - 22:22:33 WIB
Lelaki itu Bernama Harun Masiku, Rakyat Akan Mencatat Negatif KPK
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Opini - Dibaca: 140 kali

Oleh DR Masud HMN*)

Lelaki itu bernama Harun Masiku. Ia adalah Calon nnggota legislative   dari PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan, Ia menghilang sejak 6 Januari 2020 dan belum ditemukan sampai sekarang. Ia terlibat perkara suap Komisioner KPU yang bersangkutan sekarang sudah menjadi tersangka. Kapan  KPK dapat menangkapnya? Tidak ada yang tahu.

Indikasinya Harun Masiku diduga member suap pada Wahyu Komisioner KPU meloloskan dia menjadi anggota legislative pengganti antar waktu (PAW) dari Nazaruddin Kemas yang meninggal dunia.  Wahyu Setiawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 8 Januari 2020. Harun Masiku sendiri menghilang sebelum Wahyu ditangkap dan yang bersangkutan konon pergi dan berada di Singapura.

Tetapi ada berita sesungguhnya Harun Masiku masih berada di dalam negeri. Fasalnya karena terjadi kekeliruan dokumen imigrasi atau  error system, Kesimpangsiuran informasi  di  system imigrasi membuat Menteri Hukum dan HAM marah terhadap simpangsiurnya Harun Masuku yakni apakah masih ada di dalam negeri atau sudah lari keluar negeri. Sehingga Harun Masiku harus dicari (Kompas, 1 Februari 2020).

Isterinya sendiri sudah membenarkan ada kontak telepon nomor pribadinya pada 8 Januari bahwa ada di Jakarta, namun kemudian tidak ada kontak lanjutan karena telepon tersebut non aktif.

Adanya pencarian Harun Masiku yang buron hubungan dengan bobolnya system imigrasi untuk mencekal orang bermasalah berbuntut panjang. Pihak penegak hokum dan public meminta pertanggunganjawaban Menteri Hukum dan Ham. Kok bias terjadi error system imigrasi.. Selain itu kasus ini berkaitan dengan suap di KPU dalam menmpatkan Harun Masiku menjadi angota DPR.

Dalam hal ini setidaknya ada 3 variabel yaitu (1) Soal suap politik KPU (2) kaitan PDIP dengan buronnya Harun Masiku (3) fungsi penegakan hukum KPK sebagai bagian pola kerja pengawasan dan pemberantasan suap dan korupsi. Tentu tidak mudah dan dapat berjalan sesuai fungsinya. Ada Menteri Hukum dan HAM, ada  KPK dan ada KPU yamg semuanya harus bekerjasama, Itu harapan rakyat. Sayangnya itu tak terjadi bahkan jauh panggang dari api.

Variabel pertama soal suap politik di KPU. Sejauh ini terdapat keterlibatan KPU dalam manajemen pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang  diusulkan partai yang bersangkutan Nyatanya, prosenya dilakukan dengan suap uang.

Variabel kedua, kaitan buronnya Harun Masiku dengan PDIP adalah karena anggota partai, yang memang didukung penuh, yang diduga mendapat perlindungan partai. Sehingga menjadikan Sekjen PDIP  dipanggil oleh KPK. Terdapat indikasi partai  negative pada lembaga KPK.

 

Variabel ketiga fungsi penegakan hokum KPK. Yang belum mantap sebagai penegakan hokum memiliki yang standard persedurnya operasional. Kedatangan petugas KPK ke kantor PDIP tidak sesuai hokum acara Sehingga menjadi masalah dilapangan. Yang semestinya tidak boleh terjadi.

Dari tiga variable diatas. Jelas tiga variavel itu sedianya harus jalan bersama dalam satu kepastian dengan fungsinya masing masing, tidak terjadi, Suap politik berkaitan buronnya tersangka, tidak fungsi penuh hokum acara oleh KPK. Inilah kenyataan realitas sekarang ini.

Pertanyaannya akankah kasus ini berakhir dengan baik. Artinya tidak berkepanjangan. Sebab dengan mengambil kasus Harun Masiku terdapat pembelajaran sangat berharga.

Jawabannya sekali lagi kita harus belajar dengan kasus ini. Karena apakah karena merupakan suap politik yang terang benderang. Mentransaksikan kursi  legislative, Syukurlah Menteri Hukum dan HAM melakukan intropeksi kedalam jajarnnya, Tidak mentolerir jajaran Imigrasi menyatakan error sistim imigrasi untuk mengelak atau membela diri, Lalu memecat DirjenImigrasi. Yang nota bene Menteri Hukum dan HAM menganggap nggota partai politik yang berkuasa Sekarang tinggal KPU, dan KPK apakah mau melakukan pembelajaran dengan intropeksi intern jajarannya untuk melakukan yang terbaik, Kedua lembaga memikul beban berat, Sekarang menanti mereka.

Bagi KPU sekarang tantangannya dengan terlibat komisioner untuk suap kasus Masiku Bukan itu saja KPU masih memikul beban sebelumnya. Yaitu dalam Pileg dan Pilpres 2019 lalu ada 600 (enem ratus) petugas Pemilu Pileg dan Pilpres yang mati di seluruh Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Bukankah KPU yang bertanggungjawab? Bagaimana ceritanya. Rakyat mau tahu, Begitu juga beban KPK tidak ringan, Pelarian Harun Masiku harus ada kepastian cerita akhirnya. Apalagi tidak ramainya pada konfrensi pers dan pemberitaan serta pernyataan rilis media massa terhadap kasus ini.  Sebab seandainya  KPK gagal, sejarah akan mencatat negative terhadap eksistensi KPK sepanjang  masa. Rakyat tak mudah melupakan catatan negative ini.

*) Penulisadalah Doktor Dosen pada Pascasarjana UniversitasMuhammadiyah Prof Dr Hamka( UHAMKA) Jakarta

Jakarta 2 Februari 2020


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)