Beranda » Artikel » Standard Moralitas

Senin, 16 Desember 2019 - 12:47:46 WIB
Standard Moralitas
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Artikel - Dibaca: 252 kali

Oleh DR Mas ud HMN*)

Muhammad Busro Muqaddas menyatakan  bahwa  Presiden Jokowi tidak layak jadi panuitan pemberantasan  korupsi di Indonesia karena  keputusan Presiden yang tak tanggap pada  penberantasan korupsiIni  menimbulkan kegelisahan banyak  pihak.Sehingga figur Jokowi tidak bisa dijadikan teladan adlam memberantas  rasuah dinegeri ini

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah membidangi masalah hukum  yang juga Mantan Ketua  KPK itu   mencatat bahwa  kini korupsi telah berubah menjadi pola tindak kebrutalan  dan radikal. Adanya kegelisahan pada sengian besar adalah merupakan akibat tindakan Jokowi selama ini yang  seolah olah ingin menunjukan standar moralitas

Seperti dilansir  Law Justice, Com semua ini berangkat dari langkah  Jokowi Bukan hanya  pada  soal korupsi saja melainkan dalam lain yang tidak bisa dijadikan teladan. Demikian  Muhammad Busyro Muqaddas.

Pemberantasa korupsi dalam persfektif kedepan dengan  merujuk pada  paparan Busyro Muqaddas tentang  policy  Jokowi  yang  seolah olah membearntas korupsi tetapi sesungguhnya tidak,maka  ini menarik  untuk ditelaah.lebih lanjut. Setidaknya  untuk menjawab pertanyaan  korupsi dijadikan  apa.Korupsi sebagai  musuh atau korupsi sebagai komoditi politik. Jawaban  yang  pasti dapat disampaikan  KPK sebagaai lembaga  yang anti korupsi dan  Presiden Jokowi sebagai pemegang  kekuasaan pemerintah

Meski demikian sebagai pelengkap uraian bagaimana  korupsi ditengah bangsa ini kita hendak mencoba

Melihatidealisme   pemberatasan korupsi, memakai analisa  sejarah dengan harapan bahwa kita antisipasi  dengan tidak main main

Gerakan reformasi sebagai era koreksi terhadap  era Orde Baru atau Orba mengun ingkai  troika idealism baru  yaitu pemerintah baru  bersih berwibawa dengan  anto KKN. tidak Kolusi Tidak Korupsi dan tidak Nepotisem,Intinya  menberantas korupsi menjadi dealismr Refornasi, Tindak lanjutnya lahirlah ;rmabag  anti korupsi atau KPK. Tindak lanjut itu disadari  adalah  langkah awal, Mengingat disadari permasalahan tidak mudah Sebagaimana kita ketahui disitulah  diletakkan dasar bahwa  KPK itu adalah Ad  Hoc dalam arti sementara  lembaga lain belum, berfungsi maksimal, Berkenaan perkembangan  muncul masalah  dalam istrilah  extra ordinart crime dan munc ul istilah super body untuk KPK, Implementasinya  adalah penyadapan  telepon dan Operasi Tamgkap Tangan  atau OTT Singkat  kata  ini merupakan  bentuk pemberantasan korupsi dengan actor utamanya KPK Banyak yang terkena mulai Kepala Daerah, Pejabat  tinggi Negara dan anggot paerlemen

Tahap berikutnya  adalah  rervisi  unang undang, Soalnya ada;ah dirasakan undng undang  tentang  KPK tidak lagi Nyman untuk diterapkan, Yang mengemuka adlah bahwa  bahwa KPK itu tugasnya  memberaantas korupsi, Bukan OTT saja atau tidak melulu action OTT setiap kala. Sementara penyelewengan korupsi berjalan terus.

Dua bentuk pengejawntahan  aksi KPK nelawan rasuah pertama dibiarkan Presiden Jokowi beralasn tidak boleh intervensi pengakan hukum, Meski banyak kritik bahwa  KPK berubah fungsi lupa  pada  posisi  KPK yang  Ad Hoc.Ada gejala  menjadi super body, Paling berwenang dan kuasa.

 

Bisa jadi kondisi ini disadari  anggota perlemen dan pemerinath dengn perlunya pengawasan lembaga  KPK,Mengingat  kerja  yang gesit, cepat, ternyara uang Negara yang diselamatkan tidak sberapa, Pada yang tertangkap banyak   hasil sitaan  koruptor tidak seberapa

Pada era  kedua reformasi selesai diundangkan revvisitentang  KPK, intinya  KPK akan diawasi yang anggotanya  ditunjuk Presiden, Dampaknya kuat  pada posisi strategis  KPK yang akan menjadi bawahan  pengarahan  dewan pengawas,, KPK merasa  dilumpuhkan

 Reaksi kalangan KPK amat menentang dan  minta  UU  tentang  revisi KPK di batalkan dengan  Perpu, Keberadaan KPK dengan  segenapnya menunjukkan reaksi menolak keras dan menuduh Jokowi tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi.Dipertanyakan standard moralitasnya.

Terhadap penoalakan revisi undang  yang dituntut yang pro KPK masih berlansung terus.Belum ada titik temu, Ynag  pasti  berada  pada  kekuasaan Presiden Jokowi.  Disanalah letak penentuannya, Kemana  arah lebijakan akan diberlansungkan

 

Selenjutny  kita dapat mencatat  dari dua tonggak phase  era Reformasi  dalam hal korupsi lalu dihubungkan dengan persektif kebijakan Jokowi  yaitu membiarkan dan mengambil alih,Hal ini dapat disampaikan sebagaai berikut.

Pertama mendukung  penuh KPK pada awa pemerinathannya. Ia menjadi tokoh  yang anti korupsi

Kedua mengambil kekuasan pada KPK dengan elegan melalui undang undang.Bisa dikatakan  naggota perlemen  menjadi tertuduh pelemahan KPK sementara Jokowi memamffatkan UU tersebut dengan kuasa  dewan pwngawas yang  ada  pada  personil yang ditunjuknya.

Terhadap posisi ini Jokowi menglohkan taktik strategisnya meraih sisi positifnya. Akan tetapi posisi ini mengeja;kn formul n kosistennya Presiden Jokowi, Inkosistensi itu menghilangkan peluangny a unu figure teladan bangsa, Walalhu aklam bissawab

*) DR Mas ud HMN adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka ( UHAMKA) Jakarta.

Jakarta 8 Desember 2019


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)