Beranda » Hukum » Hukum Dan Hak Hak Subjektif

Senin, 04 Februari 2019 - 21:32:27 WIB
Hukum Dan Hak Hak Subjektif
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 390 kali

Oleh Mas ud HMN*)

Hukum dan hak hak subjektif dimaksud adalah dalam rangka  tujuan hukum  yang mengatur kepastian tertib  social dan posisi penegak hukum berbasis hukum fungsional,berjalan bersama. Bila tidak, hukum akan menjadi rumit,mahal serta beban penderitaan  social

 Ambillah contoh kasus Hukum La Nyala Matalitty. Bisa dikatakan proses hukum tersebut  memang, mahal dan rumit.Terbukti dan terang benderang.Namun mau bagaimana lagi. Kita harus terus berupaya menjelmakan hukum yang fungsional dalam Negara  Republik Indonesia. Yaitu hukum adalah panglima.

Seperti yang terjadi menimpa La Nyala  Mataliitty. Ia tidak bersalah  maka  sesuai perkiraan La Nyala Matalitty  akan divonis bebas. Kini terbukti. Syukurlah.  Meskipun menempuh proses panjang dan rumit.

Namun belum aman alias kepastiannya belum tuntas. Jaksa, akan melakukan  upaya hukum.Yaitu kasasi.Bahkan tidak mustahil La Nyala  Matalitty balik masuk penjara.

Pengadilan Tipikor dalam sidangnya 27/12 digedung Pengadilan Tipikor Jalan Bungur Jakarta Pusat, menetapkan bebas dari tuduhan. Keputusan disampaikan oleh  Ketua Majelis Hakim  Sumpeno,

Prediksi bebas itu telah menjadi putusan  sah dan meyakinkan  majlis hakim.Logika yuridis telah terurai dalam sidang berdasarkan alasan dan bukti yang cukup dipersidangan.Menurut Ketua  Majelis Hakim terdakwa sudah mengembalikan uang yang dianggap merugikan Negara RP 1,1 milyard. Karena itu dia harus dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan hak sipilnya.

Majelis yang  berjumlah 5 orang yaitu Sumpeno, Basilin Sinaga, Sigit, Anwar dan Mas ud.  Hakim ketua adalah Sumpeno  dan  empat lainnya   hakim anggota.Mereka para hakim  telah menyelesaikan tugasnya.Yaitu sudah  mengadili terdakwa dengan keputusan tidak bulat karena ada hakim anggota yang berpendapat  lain.

Namun vonis tidak terganggu oleh perbedaan pendapat dua orang hakim, sementara  tiga setuju.Artinya keputusan pada tiga hakim itu.

Bagi mereka yang mengikuti studi ilmu hukum, dan penulis sendiri berpendapat pengadilan sudah  on the track, sudah sesuai dengan norma materil. Kebebasan memang miliknya  La Nyala Matalitti. Hakim n menjerat mantan Ketua PSSI itu dengan pokok perkara yang berubah, dari meperkaya diri, dengan menyalahgunakan asset hibah, lalu kemudian dengan fasal pencucian uang.

Tiga tiganya  telah kandas pada putusan pra peradilan, alias Pengadilan tidak berwenang mengadili La Nyala Matalitty. Itu berarti kandas pada empat kali pengajuan Jaksa, Yakni tiga pada pra peradilan sebelumnya  dan satu pada pengadilan Tipikor.

Pada  sidang Pengadilan  Tipikor 27/12 yang  menetapkan terdakwa dengan  keputusan bebas dari segala tuduhan. Jaksa menyatakan untuk pikir pikir dulu. Apakah akan  melanjutkan perkara ini atau  akan menerima.  

La Nyala mendengar dengan gembira menerima keputusan  vonis bebas dirinya.Dia langsung sujud syukur di Pengadilan yang diringi gemuruh aplus pengunjung  sebagai sikap mendukung keputusan pengadilan.

Baginya  keputusan pengadilan sangat ditunggu dalam pesakitan ditahan di penjara sebagai tahanan.Ia telah berusaha  membela kebenaran dirinya tidak bersalah. Bahkan ia telah  mengembalikan  dana yang sama sekali tidak dipergunakannya.

Memang tidak tanggung tangung. Ia mempersoalkan tuduhan pada dirinya tidak benar.Ia mencoba berupaya  mepraperadilkan Jaksa tinggi Jawa Timur yang menuntutnya. Ia sukses, Yaitu Pra peradilan dimenangkan.

Tetapi produk hukum pra pradilan dipandang sepi oleh Jaksa.Buktinya. jaksa menolak untuk menerima putusan pengadilan. Berulang hingga tiga kali.Kini Pengadilan Tipikor lagi yang nemenangkan La Nyala.

Pengadilan juga menawarkan pada  Jaksa  apakah menerima tau tetap menolak. Kalau tidak  menerima Jaksa dipersilahkan untuk kasasi ke Mahakamah Agung.  Jaksa menjawab akan berpikir dulu

Kembali kepada pokok soal, ada apa sesungguhnya perkara La Nyala Matalitti ini. Terkesan amat serius dan menyita perhatian  banyak pihak. Sehingga ada keinginan untuk mengetahui duduk perkara.Jika saja tidak ada berada, tentu tidak serupa itu yang terjadi. Identik dengan ungkapan kalau ada sesuatu takkan tempua bersarang rendah

 Kepala Kejaksaan Tinggi  Jawa Timur Maruli,  memberi komentar La Nyala Matalitty dekat kepada orang punya pengadilan (MA). Maksudnya dihubungkan Ketua MA sekarang berasal sama dengn La Nyala Matalitty dari Sulawesi Selatan. Ia  mengatakan bahwa  putusan tidak bulat, Tiga hakim setuju dan dua hakim lainnya dissenting opinion, tidak setuju.

Pada sisi ini Jaksa hendak mementahkan kepurusan hakim. Mepertentangkan dua hakim yang nota bene adalah hakim adhoc, dan tiga  orang  adalah hakim karir. Kata Maruli lagi,  tiga hakim adalah hakim karir, sementara dua   hakim  hakim adhoc, punya pendapat berbeda.

Celah perbedaan terbersit keluar.Misalmya KPK dari  anti korupsi menyatakan kesiapan untuk masuk dalam kasus  La Nyala Matalitty. Tentu saja jika  ada unsur korupsi dalam prose wradilan

Gayung disambut juru bicara Mahkamah Agung Suhadi, agar ditanggapi proporsional. Ia menambahkan, jika tidak dapat menerima putusan silahkan mencari upaya hukum, Putusan pengadilan berdasar teknis yuridis hukum, Tidak setuju silakan dengan mengajukan kasasi.

Adapun La Nyala Matalitty adalah mantan ketum PSSI, ketua Kadin Jawa Timur yang baanyak muncul dalam blantika politik di Jatim selama ini. Logika inilah yang dipercaya menjadi  anasir yang berakumulasi  untuk mempersoalkan dirinya. Ibarat angin ribut yang melanda keberadaannya.

 Di Jakarta muncul pula reaksi Jaksa Agung Prasetyo akan menempuh upaya hukum berkaitan kasus ini.Yang ditambah pula pernyataan ak korupsi penanganan kasus pengadilan Tipikor dimaksud.

 Sebagai catatan penutup,  mencermati kasus  La Nyala Matalitty memang tidak sederhana,Bayangkan dalam empat kali tuntutan yaitu tiga pra peradilan dan satu pengadilan Tipikor semua dimenangkan La Nyala Matalitty. Kemenangan ini berati 4 lawan O.

Kita tidak tahu apakah kasus  ini sampai disini. Atau akan berlanjut.Inilah gambaran hukum kita yang rumit, Merupakan lingkaran otoritas penegakan  hukum.Berlarut larut menonjolkan hak subjektif yang  dimiliki namun melupakan sisi fungsi yang lain untuk tercapainya hukum yang ideal adil, dan berkepastian. 

Setidaknya inilah fenomena hukum dengan hak subjektif yang berjalan tidak fungsional untuk mencapai cita cita hukum (recht idée).Antara pengadilan dan Kejaksaan masing masing lembaga meggunakan hak subjektif yang dimiliki.

Itulah egoisme sepihak.Pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya. Tanpa melihat titik temu. Seharusnya tidak demikian

Sebab tanpa titik temu, hukum tidak dapat berfungsi ideal.Cita cita hukum akan menjauh. Karena  hukum tidak menjadi panglima di negeri kita. 

Penulis: Ketua Umum Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM).


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)