Beranda » Hukum » Tiga hakim dilaporkan ke Ketua MA karena rugikan keuangan negara puluhan miliar

Rabu, 05 Desember 2018 - 04:06:24 WIB
Tiga hakim dilaporkan ke Ketua MA karena rugikan keuangan negara puluhan miliar
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 20 kali

Jakarta,  Melayutoday.com, -Tiga hakim Pengadilan Negeri Martapura dilaporkan ke Ketua MA oleh kuasa hukum Badan Usaha milik Daerah ( BUMD) pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, Agung Mattauch , SH, MH karena merugikan keuangan kekayaan negara 60 miliar rupiah.                                                                                                    Demikian dikatakan Agung Mattauch,  SH MH kepada media di Gedung Mahkamah Agung,  Selasa (4/12/2018)  pagi. Menurut Agung Mattauch, SH, MH (Kuasa Hukum BUMD, Bangun Banua Kalimantan Selatan,  hakim PN Martapura yang membuat keputusan merugikan itu yaitu: Anna Muzayyanah, SH, Gesang Yoga Madyasto,  SH, dan Artika Asmal, SH.
                                                                    
"Dalam perkara antara Pt Bangun Banua Kalimantan Selatan melawan Anna Trisula /Loh tjioe dan kawan kawan tersebut Pemprov Kalsel sebagai pemilik Pt Bangun Banua Kalimantan Selatan (BBKS) dirugikan sebesar Rp. 60 miliar," ungkap Agung.
                                                       
Sekilas kronologis kasus ini,  menurut Agung,  awalnya pada 1991 BBKS membeli tanah seluas 20 ribu M2 secara resmi melalui proyek nasional dengan membentuk tim operasional pembebasan tanah tahun 1991, sesuai peraturan menteri dalam negeri no. 15 tahun 1975 tentang ketentuan ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Dalam tim,  BPN kab. Banjar sebagai ketua panitia yang beranggotakan direktorat agraria,  camat Gambut dan lurah gambut serta pemerintah daerah setempat.  Untuk BBKS mendapatkan SHM no. 59. 
                                                                                              Setelah BBKS menguasai fisik tanah selama 26 tahun,  tambah Agung,  tiba tiba pada tahun 2017 tanah tersebut diklaim ke pemilikannya oleh Anna Trisula dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.  Majelis hakim yang terdiri dari Anna Muzayyanah, SH ( Ketua),  Gesang Yoga Madyasto, SH (Anggota) dan Artika Asmal, SH ( Anggota) kemudian memutuskan SHM no. 59 Yang dikuasai BBKS tidak sah karena belum dibaliknama setelah dibeli melalui tim operasional pembebasan tanah tahun 1991.
 

" Pertimbangan hukum ini aneh karena belum dibaliknamakan SHM no. 59 Yang dibeli bukan berarti sertifikat itu kemudian tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, " tegas Agung.     .       Untuk mempertahankan aset pemda Kalsel ini, tambah Agung Mattauch, SH MH BBKS sudah meminta bantuan dari kejaksaan tinggi Kalsel, sebagai kuasa hukum di persidangan. Melihat keganjilan jalannya persidangan, bahkan kuasa hukum sempat walk Out sebagai bentuk protes kepada sikap majlis hakim.  " Semua keganjilan dan keanehan itu kami laporkan ke MA, "pungkas Agung. 
 
Putusan perkara yang telah diputuskan oleh ketiga hakim tersebut bernomor: 38/Pdt.G/2017/PN. Mtp.  Sebelum putusan memang beredar khabar bahwa BBKS akan dikalahkan.  Diduga ada kepentingan pengembang besar dibalik sengketa tanah ini. ( redaksi). 

BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)