Beranda » Opini » Pemimpin Yang Mencerahkan Dan Mensejahterakan

Oleh Mas ud HMN*)

Bagaimana mengimajinasikan  Negara yang  yang  kuat dengan bersama dengan  rakyat agaknya relevant untuk diketengahkan.Ini berkaitan dengan kondisi politik di tanah air kita tercermin dari  tampilan elit  pemimpin  kita. Sepertinya lebih  mementingkan  keinginan sendiri, menarasikan  kata yang kurang elok mengejek lawan politik tapi melupakan kepentingan rakyat. Padahal yang kita  perlukan pemimpin yang mencerahkan  dan mensejahterakan

Sebagai pemegang suara voc populi voc dei (suara rakyat adalah suara Tuhan),Negara harus hadir diantara kekuatan keagamaaan social, politik dan ekonomi. Kekuatan tersebut memastikan agar Negara ada dalam keadaan stabil tidak terombang ambing. Disitulah  kehadiran Negara sangat diperlukan dalam menciptakan kondisi  kerukunan sosial.

Mungkin kita masih ingat, pada 15 May 2018 lalu Presiden Jokowi memanggil pemuka agama  ke Istana, berkenaan dengan  kasus  serangan pihak terduga teroris ke Mapolda Riau Pekanbaru. Susul menyusul dengan peristiwa  serangan  gereja di Surabaya yang sebelunmnya terjadi kerusuhan di Markas Brimob di Kelapa Dua Depok yang berawal dari masalah tahanan mantan radikalissme.Peristiwa itu menimbulkan korban polisi, dan para teroris itu sendiri.

Dalam rangkaian serupa terjadi penggerebekan.Satu rumah kontrakan penghuninya di geledah polisi terkait kelompok terduga  teroris oleh polisi di  Tanggerang, dan di Cianjur.Pelaku tewas ditangan polisi.

Kejadian  tersebut diatas,diduga kuat satu sama  lain mempunyai hubungan kerja operasional sebagai bagian teroris internasional. Oleh karena itu  Indonesia menjadi Negara  serius dalam masalah  keamanan. Bahkan  ada 14 negara yang sudah menentpakan Warning  pada warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia,

Pertemuan dengan pemuka agama, Presiden Jokowi minta pemuka  agama  agar merawat kerukunan,pemahaman kegamaan yang tolerans dan damai. Termasuk menjaga rasa aman, dan  ketntraman masyarakat. “kita perlu merawat kerukunan dan kebersamaan” kata Presiden

Paaaliang  belakangan ada releas  dari Badan Intelijen Nedgara  (BIN) mengungkapkan  ada 41 masjid  dibawah  pengelolaan  instansi Negara yang terpapar  radikalisme. Hal itu diungkap juga oleh datu  stasiun TV swasta  Jakarta 29 November lalu.Tampaknya soal merawat kerukunan menjadi serius. Yaitu  sebagai fungsi agama dalam hal  nilai.Ini sepertinya identic pembicaraan bingkai agama dalam Negara. Dengan meminjam istilah Bachtiar Effendi merupakan  respective position etik dalam norma  atau bingkai  keyakinan keagamaan (Esai on Islam on Public Affair, 2017, hal 211)

Sejak lama  dalam lintasan sejarah  dalam hubungan kehadirian negara telah menjadi diksusi .Bagaimana  Negara berperan dalam kekuatan  seperti kekuatan kegamaan.Esensinya sekarang ini semakin terasa urgent

Amerika serikat pernah terlibat dalam diskusi  dalam tema diatas. Yakni masa D Eisenhower yang dalam masa kepersidennnya menemui problema serupa. Yang  pada intinya soal rakyat dan  negara.Dua sisi mata uang. Suara rakyat atau suatu Negara.

Dalam scopnya yang  lebih luas hal dua sisi itu diidentikakkan dengan  dua  sudut pandang juga  yaitu hanya  suara  rakyat adalah suara Tuhan dan suara pemerintah  bukan suara Tuhan. Sementara ada  yang mempersalahkan itu, suara pemerintah  sebagai penjelmaan rakyat  adalah identic dengan suara Tuhan juga (Bella, yang kemudian dikutip Ignas Kleden, Kompas 31 Mei 2017.)

Pada kenyataaan Amerika terbelah   menjurus pada salah satu pandangan tersebut.Yakni Partai Republik memilih pandangan agama, berdasar vox dei suara Tuhan sementara  partai Demokrat memilih pandangan vov vopuli suara rakyat.Ini tercermin dari Presiden  yang menjabat terpilih dari partai mana  Republik atau partai Demokrat.

Meskipun demikian,-yakni ada fanatic agama kalangan Republik dan  ada yang tidak fanatik agama  partai Demojrat-- sumpah Presiden Amerika tetap saja  ada keharusan nilai  ketuhanan. Seperti teks sumpah pelantikan dalam  ungkapan “ to swear before the people al mighty God”. Yakni garansi bahwa Presiden akan melaksanaan kewajibannya sesuai dengan kehendak  rakyat dan ketentuan agama.

Dalam persfektif diatas, tidak perlu disangsikan  adanya peran pengelola negara melaksanakan tugasnya menghadirkan  agama. Yaitu agama dalam negara.Hal inilah yang terjadi belakangan ini, yaitu situasi Negara menghendaki peran pemerintah yang lebih kongrit. Terutama dalam dua hal

Pertama, demi perpaduan kerukunan. Hal ini didasarkan pada memastikan Negara harus membawa  pada Indonesia yang berkemajuan.

Kedua, keberadaan Negara dalam fungsi kendali.Menjadi solve persoalan, bukan  menjadi problem. Ini garansi bahwa  kebangsaan kita  adalah hasil sebuah kepekatan , perpaduan.

Diatas semua itu, dua butir diatas  adalah  tata kelola berbasis  dari  kohesi sosial  bangsa kita yang ada,

Kohesi social sebagai pewujudan  suara hati rakyat, dan kohesi social bersumber  ketentuan dari langit, atau agama

adalah tuntutatan dunia kini yang semakin  rumit .Artinya  ada dua tali yang berkelindan, tabf harus terbentuk saling mengokohkan, mengkohesikan  suara  rakyat berdimensi  maumalat dengan kohesi  spiritual berbasis pada dimensi langit.

Pandangan rakyat.atau pandangan intelektual kedunian lantaran dibatasi kemempuan dasarnya yang nisbi kana senatiasa memiliki kelemahan bila dibentuk jadi pegangan tunggal.Karena hal itu berpotensi untuk crowded dan manipulated. Pandangan bebas, akan membawa dan memperkenalkan  pontamorgana,illusif dan  khayali

Lalu  Negara  dengan pegangan spirit  langit, suara Tuhan meskipun ideal,mengingat ada validitas fundamental,tinggal masalahnya pada pengejewantahan  suara Tuhan tersebut . Apa maunya Tuhan terhadap nanusia sulit untuk di ketahui.Tak semua  prinsip langit  dapat diterjemahkan ,manusia dibumi

Problem kaitan antara    voc dei dan voc vopuli  jelas ada,dan itulah yang memerlukan pembelajaran yang serius. Namun bukan tanpa solusi, mengingat manusia juga yang menjadi kunci persoalannya. Maukah umat manusia  menempatkan dirinya sebagai  manusia yang intelek namun beriman (feith). Yaitu ada wilayah intelektual dan ada wilayah keimanan..

Artinya harus ada  yang dikalahkan  atau  ditundukkan , yaitu suara  rakyat  harus tunduk kepada suara Tuhan.Dalam  prakteknya skema ini yang diperlukan.Peran Negara menjadi nomor dua dibawah suara langit.Dengan demikian Negara berfungsi dalam rangka  kesempurnaan  suara langit yang menjadi tugas dari pemegang suara rakyat.Mencari yang terbaik bagi rakyat.Inilah kehadiran Negara yang diharapkan.

Jakarta 30 November 2018

Wallahu aklam bissawab 

*)Penulis adalah Doktor Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta 

• Safari Potensi Maritim 2018 Tentang Sinergitas Dan Sosialisasi Dawilhanla di Lantamal III Jakarta
• Kemanusiaan Sebagai Isu Global
• FoKSBI Gelar Diskusi Pertemuan konsultasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawait Berkelanjutan
• 122 Lembaga Pendidikan Tinggi Eropa Gelar PAMERAN PERGURUAN TINGGI EROPA di Indonesia
• Launching Kerjasama MuslimApp - Bursa Sajadah