Beranda » Hukum » Jaringan Kerja Proglegnas Pro Perempuan Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

Senin, 19 November 2018 - 07:07:57 WIB
Jaringan Kerja Proglegnas Pro Perempuan Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 77 kali

Jakarta, Melayutoday.com, - Menjelang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, yang diawali 25 November sampai dengan 10 Desember, berbagai jenis kekerasan seksual makin mengemuka di Indonesia, sementara korban masih belum sepenuhnya memperoleh pemulihan, dan pelaku belum tersentuh proses hukum yang menjamin ketidakberulangan. Misalnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, pemidanaan korban kekerasan seksual yang mengaborsi kandungan akibat perkosaan, pelecehan seksual di jalanan, dan lainnya. . Masih belum memadainya upaya Negara dalam menyediakan pemulihan bagi korban dan pemutusan impunitas pelaku di antaranya karena belum tersedianya regulasi yang secara komprehensif menjawab kebutuhan korban kekerasan seksual, mempidanakan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini belum dikenal oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dan mengatur tindakan nyata untuk mencegah kekerasan seksual dan keberulangannya.

Maka kami mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena Saat ini DPR RI akan memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 yang akan dibuka pada 19 November 2018. Saat ini pula RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih menjadi pekerjaan rumah Komisi VIII DPR RI. Pembahasan RUU ini masih belum bergerak maju antara lain karena kekhawatiran Panja Komisi VIII DPR RI jika RUU ini akan mengkriminalisasi hubungan suami istri yang sah dan kekhawatiran terkait hubungan sesama jenis (LGBT).

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu bergerak bersama mengingatkan DPR RI dan Pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena menunda pembahasan sama dengan menunda pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Menyikapi hal tersebut, berbagai organisasi yang mengatasnamakan dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) bersama Maju Perempuan Indonesia (MPI), Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), dan Indonesian Feminist Lawyer Club (IFLC) mendesak DPR-RI segera mengesahkan RUU tersebut melalui Konferensi Pers yang diadakan, Minggu (18/11/2018), Di Kantor KOWANI, Jalan Imam Bonjol 58, Jakarta Pusat, kemarin. Mereka yang hadir dan menjadi juru Bicara desakan tersebut yaitu : R. Valentina Sagala (JKP3), Giwo Rubianto Wiyogo (Kowani), Wahidah Suaib (PP Fatayat NU), dan Nur Alam (Indonesian Feminist Lawyer Club). (M. Harun).


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)