Beranda » Opini » Nasib 2.387 PNS Terabaikan

Minggu, 30 September 2018 - 12:48:39 WIB
Nasib 2.387 PNS Terabaikan
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Opini - Dibaca: 21 kali

Oleh Dr Mas ud HMN

Diantara beragam masalah negara, dewasa ini adalah  soal aparat sipil negara. Yang pada dasarnya adalah  abdi negara namun yang terjadi tidak demikian. Mereka menjadi  persoalan dan beban Negara

Yang menonjol adalah persoalan korupsi. Menyelewengkan uang Negara untuk kepentingan sendiri,Yang terlibat  tidak sedikit dan sudah berlangsung lama,Ada yang sudah  dihukum, ada masih dalam proses perkara. Birokrasi telah melalaikan tugasnya mengabaikan nasib nasib mereka.

Nasib PNS yang terlibat koruptor yang perkaranya sudah berkekuatan tetap akan pemerintah  mengentikan gaji mereka Kementerian  Dalam Negeri akan meakukan rapat bersma dengan  Menteri Aparatur Negara, Kepala BKN dan  dan KPK

Rapat dilakukan diaudotarium PTIK,Antara lain menghadirkan Sekda seluruh Indonesia. Tujuannya agar semua pihak melalui Pejabat dimaksud siapa saja yang terlibat

Yang terlibat akan diberhentikan dan dihentikan  gajinya.Mereka ada yang  baru dan ada yang sudah lama.Mereka  masih menerima gaii dari Negara.Tergantung  proses perkaranya

Secara pasti Jumlahnya 2.357 orang  diseluruh Indonesia, Besar memang .Tapi jika  melihat dari presentase  seluruh aparat sipil megara  kecil saja  pesentasenya. Namun diukur  dari  beban gaji yang diberikan kepada mereka biayanya lumayan tinggi.

Menurut  perkiraan  hampir 17 milyard rupiah  setiap bulannya pemerintah harus membayar terhadap kaeyawan yang terlibat  korupsi tersebut.Secara departemental, kementerian perhubungan merupakan yang terbesar jumlahnya.Yang disusul Departemen Agama ( Sinpo13/9)

Selanjutnya harian Sinar Indonesia edisi 13 September itu memberitakan ada dua provinsi yang terbanyak jumlahnya. Yaitu pertama provinsi DKI Jakarta dan  rangking dua adalah Provinsi Lampung.Peringkat itu diambil dari  sepuluh provinsi se Indomesia

Adanya persolan  ini rasa rasaanya sesuatu yang tidak mengenakkan.Disatu pihak, birokrasi pemerintafan yang berwenang  abai pada persoalan ini, Buktinya cukup lama dibiarkan, masib mereka tidak jelas,terkatung katung. Mereka  dinyatakan  bersalah. Tapi pada sisi yang lain  gaji mereka masih dibayar. Mereka layaknya  menerima “gajibuta” tanpa masuk kerja.

Salah siapa. Salahkah  karyawan  menerima gaji dari pemerintah sementarsa mereka adalah bersalah dan sebagai koruptor. Kelalaian siapa. Yang jelas ini masalah lama yang kita  bincangkan sekarang.

Secara hukum ini merupakan hukum tidak berkepastian. Mestinya ada masaalah diselesaikan sesuai waktunya. Perkaranya dulu ributnya sekarang.Itu yang tak  benar. Sesuatu itu disesuaikan waktu perkarnya,

Ada beberapa konsep logika hukum dapat diajukan yaitu logika lnovasi kebelakang Yaitu berinomvasi dengan salah diujung jalan kembali kepangkal jalan.Seperti menghitung lerugian negara dari gaji yang tidak sah  dari gaji yang diterima yang bersangkutan.

Mereka dibebaskan. Disini  hukum berlaku, negara tidak dirugikan.Utang dibayar dosa disembah, artinya diberi ampunan.Menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah.Tidak ada penjara dan tidak ada kost yang ditimbulkannya.Tinggal lagi pembinaan bersangkutan agar tak mengulang kesalahannnya

Logika hukum kedua penjaminan, yaitu  mereka dihukum penjara dengan jaminan.Pelaku menyadari keasalahnnya kepada Negara.Lalu pelaku akan menyumbang kontribusi pada Negara. Misalnya menjadi pendidik. Karena mereka rata rata punya pengalaman

Secara subnstansial mereka menyadari dan melakukan balas terbaik, balas budi pada Negara. Agama Islam dulu meneraapkan ini pada pembebasan tawanan peramg. Itu pada barangtsiapa dapat mengajarkan suatu kepandaian kepada orang lain Ini dibalas sebagai  sumbangan baik dan yang bersamgkutan dapat dibebasakan secara tawanan perang.Ini jaminan

Logika konsep inovasi kedepan yaitu melakukan pemeriksaan kepada yang diduga korupsi demgan poa logika hukum terbalik pembuktian terbalik.Yaitu siapa saja dapat mebuktikan segala harta dan kekayaan dengan mebuktikan sendiri bahwa hartanya dan kekayaan yang dimiliki tidak hasil korupsi. Pemeriksaan jaksa atau penegak hukum hanya menerima  pengakua nintifritas tersebut, Lalu mereka dibebaskan dari tuduhan,

Tiga konsep logika hukum.Yaitu inovasi kebelakang, logika hukum  dengan jaminan, logika hukum dengan proses  pebuktian terbalik dapat dipakai untuk menyelesaikan  mereka  PNS yang tersandung korupsi.Dari Logika hukum ini kita dapat melakukan, penyelesaian  yang adil dan tuntas.

Terhadap semua kasus korupsi tersebut diatas nendesak untuk diselesaikan. Jelas  cukup menjadi  soal penegakan hukum dinegeri ini. Karena merupakan  kasus dan kesalahaan terjadi dimasa lalu. Artinya kaca mata  untuk melihat masaalah tidak seharusnya dilihat dari paradigma masa sekaang. Kalau itu terjadi bukan penyelesaian akan terjadi, tapi sebaliknya  bahkan memunculkan masaalah baru. Jadi, mereka yang sudah divonis  dan berkekuatan hukum tetap segera diseleasaikan.

Karena itu terobosan hukum dengan  logika hukum tersebut diatas menjadi model untuk menjawab  tantangan penegakan hukum yang adil dan bekepastian.Hukum yang fungsional, yang tidak mandul dapat menjadi ekpektasi cita  cita hukum dinegeri kita. Semoga.

 


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)