Beranda » Opini » Susahnya Pembuktian Kasus Hukum Setia Novanto

Minggu, 26 November 2017 - 00:41:34 WIB
Susahnya Pembuktian Kasus Hukum Setia Novanto
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Opini - Dibaca: 80 kali

Oleh Mas ud HMN

JIKA PEMBANGUNAN  hakikatnya adalah upaya perubahan maka   perubahan itu melibatkan potensi-potensi masyarakat .Hukum menjadi berkelindan erat  secara sosiologis dan kepentingan yang menyertainya.Muncullah solusi hukum bukan penjara melainkan  bersifat tolerans,tepa seliro, berkerelaaan, damai, dan kompromi .Pertanyaanya dalam kasus KTP elektronik  Setia Novanto  adakah  solusi  kompromi atau tidak dipenjarakan  ? 

Ya kita menunggu jawaban.Namun jelas ada ! Isu solusi hukum dengan demikian, bukan hanya penjara, tapi juga damai,, berkerelaan  dan ikhlas.Apalagi tata nilai yang utamanya  pada keragaman,kelestarian. keadilan serta kepastian. Hukum diarahkan pada pengembangan budaya, ekonomi, teknologi termasuk pengetahuan dan keterampilan serta  nilai-nilai organisasi.

Tentu saja perubahannya dengan diberlansungkan sesuai urutan yang sistematis dan logis.Bila tidak demikian, hukum akan kehilangan titik pijak, akan menjauhkan hukum dan tujuannya.Padahal seharusnya,hukum menciptakan rantau halui perahu laju satu masyrakat yang berkemajuan       

Jika merujuk metafora klasik adat Minangkabau ,hukum itu  dilaksanakan dalam tiga tingkatan budaya yaitu

Pertama  tingkatan,berjenjang naik bertangga turun. Masyrakat ditata melalui tingkatan kepemimpinan.Dalam konteks ini disebutkan tebing ditingkek, atau  dinaiki dengan tangga dan janji.

Kedua, pembuatan lembaga .Yaitu demokrasi. Koto dirambah  jo mufakat. Negeri dibangun dengan gotong royong dan musyawarah

Ketiga, diatapi atau dipayungi negeri dengan undang.Artinya undang undang atau law merupakan bagian tertinggi.Yaitu saat peringkat kesepakatan dan musyawarah tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa

Yang terakhir yakni, undang undang (law). Urusan sengketa/kejahatan pada tahapan-tahapan kemandirian dan sekaligus penyelesaian bersifat final.

Dari ketiga tingkatan, dua disolusikan dengan damai,Hanya undang atau law yang solusinya dengan penjara.

Namun demikian dalam perekayasaan sosial tetap terbuka.Karena, dunia  dibanjiri oleh teknologi dalam arti yang sempit maupun dalam arti seluar-luasnya.

Manusia tak mungkin membendungnya, tetapi yang dapat dilakukan manusia adalah menjinakkannya, menyeleksinya berdasarkan kebutuhan. Lebih dari itu manusia harus mampu “membudayakan” teknologi agar tidak diperbudak oleh teknologi dan menjadikan teknologi sebagai berhala. Memang ironis dalam era globalisasi ini bahwa hasil budaya tinggi yang dilahirkan manusia dapat mengubah manusia menjadi budak hasil karyanya sendiri sehingga harus dibudayakan. Contohnya, demam Pokemon, merupakan bukti nyata berapa manusia telah dijajah dan diperbudak oleh produknya sendiri.

Dunia seolah-olah dipagut oleh “gurita pokemon”. Padahal sesungguhnya teknologi merupakan suatu alat bukan tujuan untuk meningkatkan nilai kemanusian. Sosiolog terkenal W.F. Ogburn mengingatkan bahwa teknologi dapat mengganggu keseimbangan kehidupan manusia jika tidak dipantau secara seimbang, teknologi akan menjadi sarana dis-equilibrium.

Konservatif

Sebagai solusi,pemecahan agaknya dapat ditawarkan suatu konsep yang menitikberatkan titik awal (starting point) hukum sebagai alat transformasi. Hukum sebagai sarana bagi pembaharuan masyarakat. Berangkat dari arti dan fungsi hukum yang dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan mengingat sifat dan fungsi hukum yang pada dasarnya adalah konservatif dan melestarikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law). Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi hukum yang demikian diperlukan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Karena disini pun ada hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan dijaga keberadaannya.

Akan tetapi bagi masyarakat yang sedang membangun, yang apabila dikaitkan dengan pengertian perubahan sebagai inti dari transfomasi secara cepat yang melibatkan potensi-potensi masyarakat dalam pergeseran tata nilai, hukum tidak cukup hanya mempunyai fungsisederhana. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat yang sedang membangun. Hukum dapat memberi bentuk bagi berbagai perubahan aspek kehidupan dalam masyarakat, termasuk didalamnya aspek teknologi dalam arti sempit maupun seluas-luasnya.

 

Sarana Rekayasa

Permasalahannya adalah bagaimana mewujudkan peranan hukum ini dalam tingkat operasional di lapangan, karena seringkali hukum seolah-olah tampak sebagai penghalang pembangunan.  Padalah dalam  Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 diemban suatu amanat bahwa hukum tidak boleh menghambat proses pembangunan. Selanjutnya GBHN 1978 dikembangankan konsep yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan yang dimantapkan dalam GBHN 1993 yang menjadikan hukum  dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa kemasyarakatan.

Akhirnya GBHN 1998 membuka suatu peluang besar bagi tegaknya hukum dan budaya hukum dan selanjutnya dalam Propennas (program pembangunan Nasional) di era reformasi konsep supremasi hukum didengung-dengungkan secara lebih mengemuka lagi. Program tersebut diwujudkan dalam proleknas (program legislasi nasional) dan prolekda (program legislasi daerah) yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan perundang-undangan yang disususun secara terencana, terpadu, sistematis, dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Hal itu dituangkan dalam pasal 16, 17 dan 18, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.  Namun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan, karena politik mengkooptasi keberadaan hukum. Fungsi hukum sebagai pelestarian budaya mengalami reduksi menjadi "pembekuan" hukum dalam paket-paket kebutuhan para elite hukum.

Memang lazim,jumlah undang-undang yang diproduksi DPR acapkali dijadikan tolok ukur keberhasilan kinerja wakil rakyat tersebut. Padahal bukan hanya kuantitasnya yang menjadi ukuran tapi juga kualitas perundang-undangan yang dihasilkan sebagaimana tertuang dalam butir h, bahwa dalam penyusunan propenas harus didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini tampak nyata bila dihadapkan pada perkembangan teknologi yang demikian  dikecualikan penemuan teknologi informatika, hukum dirasakan perlu diberi ruang gerak agar dapat merevitalisasi dirinya  secara dinamis agar mampu memberi bentuk regulasi dan legitimasi pada kebutuhan teknologi yang berubah cepat.

Dalam konteks pelestarian kebudayaan, hukum harus peka terhadap nilai-nilai yang hidup dan berkembang membenntuk jati diri bangsa.Masyrakat Jawa mengenal ngono ojo ngono (begitu tapi jangan begitu). Sebagai kebutuhan kekinian aplikasi hukum tersebut.Maksudnya  jangan melampuai batas.

Ini yang kita pandang konsep hukum yang selaras dengan budaya  dan jati diri bangsa.Konsep ini yang harus didukung.Jangan sampai terjadi hukum yang tercabut diri akar jati diri bangsa.

Dalam artian ini , dihubungkan dengan kasus Setia Novanto soal   KTP electronik jelas ada petunjuk hukum yang susah dibuktikan. Maka dimungkinkan solusi  budaya hukum lain atau kompromi. Pengampunan,berkereleaan. Hanya khusus  pada pihak yang  jelas terbukti dihukum  penjara atau  mengembalikan kerugian  negara sesuai perbuatannya.

Kita lestarikan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi keperibadian bangsa untuk mencapai Indonesia  berkemajuan. Sederhana.Menghindar dari kegaduhan dan konplik.Semoga

Jakarta 24  November 2017.

*) Dr, Mas ud HMN adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof D Hamka (UHAMKA) Jakarta

Foto ilustrasi: Setyo Novanto


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)