Beranda » Hukum » Pernyataan PB HMI Tentang Kasus Hukum Penistaan Agama Oleh Ahok

Rabu, 03 Mei 2017 - 23:55:21 WIB
Pernyataan PB HMI Tentang Kasus Hukum Penistaan Agama Oleh Ahok
Diposting oleh : MelayuToday.com
Kategori: Hukum - Dibaca: 684 kali

Jakarta, Melayutoday.com,- Berdasarkan Konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hokum “. Oleh karena itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan sikap sebagai berikut:   

1.      Bahwa demi menjaga keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI) , penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan maka terdakwa harus diberikan sanksi maksimal.

 

2.      Bahwa demi menjaga independensi dan profesionalisme majelis hakim, mendorong  Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan proses persidangan kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sehingga hakim dapat menghasilkan putusan yang dapat memberikan rasa keadilan masyarakat.

 

3.      Mendukung peran hakim sebagai corong undang undang (labouche des lois), harus jelas dalam menegakkan undang undang penodaan agama agar kehidupan kerukunan beragama sesuai Bhineka Tunggal Ika kembali utuh bagi masyarakat Indonesia. Maka hakim wajib memberikan putusan seadil-adilnya sesuai dengan yurisprudensi sejak undang undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ditetapkan sampai sekarang.

 

4.      Mendukung Majelis hakim untuk bekerja secara independen dan professional sesuai andagium fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan ) ; dan menjatuhkan vonis berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: ” Musyawarah tersebut pada ayat 3 (bbaca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP ) harus didasarkan pada surat dakawaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ”; bukan berdasarkan tuntutan jakasa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 April 2017.    (M. Harun).

 

Keterangan Foto: Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P.Tamsir dan Jajaran Pengurus Besar lainnya bersama Ketua Komisi Yudisial RI, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. usai Menyatakan Sikap tentang Kasus Hukum Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pada tanggal 3 Mei 2017 di Ruang Pers Gedung Komisi Yudisial Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat.


BERITA TERKAIT

Home | Headline| Nasional| Megapolitan| Nusantara| Ekonomi| Teknologi| Profil| Lipsus| Hiburan| Sususunan Redaksi
© 2013 www.MelayuToday.com - All rights reserved | Diterbitkan oleh Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM)